Home / Populer / Politisi Demokrat minta DPR tak permasalahkan Keputusan Presiden

Politisi Demokrat minta DPR tak permasalahkan Keputusan Presiden

Bagikan Halaman ini

Share Button
dprPresiden Jokowi mengumumkan menunda melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri di Istana Merdeka, Jumat (16/1/2015) malam. Sebagai gantinya, Jokowi menunjuk Wakapolri Komjen Badrodin Haiti untuk melaksanakan tugas sebagai Kapolri. (kompas.com)

 

 

MORAL-POLITIK.COM– Politisi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, mengatakan, DPR sebaiknya menerima segala keputusan Presiden Joko Widodo mengenai penundaan pelantikan Kapolri. Hal itu termasuk kemungkinan pergantian calon kepala Polri yang saat ini diberikan kepada Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan.

“DPR harus pahami hal ini. Jangan ada langkah yang mendegradasi keputusan Jokowi. DPR harus dukung segala keputusan final,” ujar Didi, saat ditemui sesuai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2015).

Menurut Didi, keputusan penundaan yang diambil Jokowi perlu mendapat apresiasi. Pasalnya, keputusan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk menyelamatkan institusi Kepolisian.

Dengan komunikasi yang terjalin cukup baik, Didi menyatakan keyakinannya bahwa para anggota dewan akan mampu menerima keputusan Presiden. Meski demikian, Didi menambahkan, tugas dan kewenangan kepala Polri yang saat ini diberikan kepada Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas, sebaiknya tidak diberikan terlalu lama. Jokowi juga harus bertindak cepat. Misalnya, mencari pengganti Budi Gunawan.

“Tetapi harus ada Kapolri yang definitive. Banyak keputusan strategis yang menungggu. Namun, kita tetap berikan kesempatan pada Jokowi,” kata Didi.

Sebelumnya, saat ditemui di tempat yang sama, pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana mengatakan, akan sulit bagi DPR untuk menerima apabila pada akhirnya Jokowi mencari pengganti Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri. Jika Budi Gunawan tidak jadi dipilih, kata Tjipta, maka hal itu sama saja dengan menghina keputusan DPR.

Baca Juga :  Anggota Densus 88 yang tertembak, besok kembali bertugas

“Sesuai Undang-Undang Kepolisian, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri harus mendapat persetujuan dari DPR. Kalau ditolak, sama saja menghina keputusan DPR,” kata Tjipta.

Pada Jumat (16/1/2015) malam, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan penundaan pelantikan kepala Polri yang baru. Alasan penundaan, sebut Jokowi, karena menunggu proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Budi Gunawan.

Selain itu, Jokowi juga menerbitkan keputusan presiden. Keppres tersebut berisi pemberhentian Jenderal Sutarman dari jabatan sebagai Kapolri, dan penugasan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, sebagai pelaksana tugas Kapolri.

(erny)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button