Home / Populer / Presiden Jokowi batal Formalkan Tim Independen KPK-Polri

Presiden Jokowi batal Formalkan Tim Independen KPK-Polri

Bagikan Halaman ini

Share Button
independenIndra Akuntono Syafi’i Maarif dan Jimly Asshidique bersama anggota tim independen lainnya di Gedung Kementerian Sesneg, Jakarta, Rabu (28/1/2015).

 

MORAL-POLITIK.com– Tim Independen untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo batal menerbitkan Keputusan Presiden terkait pembentukan Tim Independen. Tanpa Keppres, tim tak bisa menggali fakta secara lebih mendalam terkait konflik dua lembaga penegak hukum itu. (Baca: Tanpa Keppres, Tim Independen KPK-Polri Tidak Bisa Gali Fakta secara Mendalam)

Apa alasan Presiden Jokowi batal menerbitkan Keppres Tim Independen? Padahal, draf Keppres tim ini sudah dirancang sejak dua hari lalu.

“Oh enggak, itu nunggu anu saja Keppres. Jadi ini sudah disiapkan, kelihatannya,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (27/1/2015) malam.

Melansir kompas.com, saat ditanya apa alasan Presiden Jokowi belum juga menandatangani Keppres yang sudah rampung itu, Pratikno beralasan karena masalah teknis.

“Itu masalah teknis saja,” kata dia.

Menurut Pratikno, Keppres menyebutkan bahwa Tim Independen berbeda dengan Tim Delapan yang dbentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengatasi kasus kriminalisasi terhadap pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah pada 2010 lalu. (Baca: Ini Rekomendasi Lengkap Tim Independen untuk Atasi Konflik KPK-Polri)

Ia menjelaskan, Tim Independen merupakan tim konsultasi presiden untuk penguatan lembaga-lembaga. Tim ini akan memberikan saran dan masukan. Tim independen juga tidak meneliti proses hukum yang dilakukan kedua lembaga penegak hukum. Menurut Pratikno, apabila tim independen melakukan intervensi, maka akan berbenturan dengan proses hukum formal yang ada.

“Kalau itu kan Tim 8 dulu TPF dan meneliti proses hukum. Itu arahnya tidak ke sana. Kalau ke situ nanti berberbenturan atau berhimpitan dengan proses hukum formal yang berjalan. Jangan sampai ini ada melakukan proses hukum yang itu wewenangnya pengadilan, kemudian dilakukan oleh (tim) Sama sekali tidak ke sana arahnya,” pungkas Pratikno.

Baca Juga :  Busyro Muqoddas : Menkes 2005, Siti Fadillah Supari hampir pasti tersangka

(erny)

 

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button