Home / Populer / Sejumlah LSM nilai Penangkapan Bambang Widjojanto Langgar HAM

Sejumlah LSM nilai Penangkapan Bambang Widjojanto Langgar HAM

Bagikan Halaman ini

Share Button
anggapBambang Widjojanto (tengah berbaju hitam tanpa kaca mata), Sabtu (24/1/2015) dini hari saat meninggalkan Mabes Polri setelah upaya penahanannya ditangguhkan.

 

MORAL-POLITIK.com– Kelompok masyarakat yang menamakan diri sebagai Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan penangkapan Wakil Ketua Komsi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Senin (26/1/2015). Mereka menganggap penangkapan Bambang tidak sesuai prosedur dan melanggar HAM.

Koalisi ini terdiri dari berbagai organisasi dan LSM seperti Kontras, ICW, Migrant Care, Lingkar Madani dan lainnya.

Melansir kompas.com, dari sisi prosedur, mereka mempermasalahkan penangkapan yang tidak didahului surat pemanggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) KUHAP.

Kedua, mereka juga mempermasalahkan surat perintah penangkapan yang diperlihatkan pada saat penangkapan. Dalam surat itu, ada kesalahan alamat rumah dan tidak memuat alasan penangkapan tersangka sebagaimana dijelaskan Pasal 18 ayat (2) KUHAP. Saat itu, Bambang juga tidak dalam kondisi tertangkap tangan.

Ketiga, penangkapan yang diikuti pemborgolan juga dinilai sangat berlebihan, terlebih lagi Bambang sangat kooperatif. (Baca: Kesal karena Bambang Bicara Prosedur Penangkapan, Polisi Sebut “Ada Plester Enggak?”)

“Ini benar-benar upaya menghalangi dan meneror KPK,” kecam aktivis ICW Ade Irawan saat beraudiensi dengan Komisioner Komnas HAM.

Dari sisi pelanggaran HAM, mereka mempermasalahkan kondisi Bambang yang ditangkap dan diborgol di depan putrinya. Bahkan, putrinya juga dibawa ke Bareskrim sebelum akhirnya diperbolehkan pulang.

Dalam perjalanan menuju Bareskrim di Mabes Polri, penyidik juga menanyakan kepada putri Bambang mengenai identitas sekolahnya. Padahal, putrinya tidak berkaitan dengan kasus ini. Hal ini dianggap melanggar Pasal 15 Poin D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Ini jelas melanggar HAM anaknya,” kata Aktivis Migrant Care Anies Hidayah.

Baca Juga :  Jatah Kursi Hanura di MPR siap diberikan kepada PPP

Koalisi berharap Komnas HAM dapat segera menyelidiki indikasi pelanggaran HAM dalam kasus ini. Koalisi mendesak dalam waktu tujuh hari, Komnas HAM dapat segera mengumumkan hasil dari proses penyelidikan.

(erny)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button