Home / Populer / Selly Tokan minta ketegasan Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang

Selly Tokan minta ketegasan Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang

Bagikan Halaman ini

Share Button
tokan   Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang Selly Tokan Kamilus. (Foto: vjb)

MORAL-POLITIK.com– Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang Selly Tokan Kamilus alias Selly Tokan minta ketegasan pemerintah baik Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang dalam menyikapi persoalan peredaran ikan berformalin di Kota Kupang khususnya, dan di NTT pada umumnya.

“Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang tak boleh tinggal diam atas persoalan ini. Gubernur dan Wali Kota harus segera turun tangan mengingat persoalan ini sudah masuk kategori extra ordinary crime sehingga harus segera ditangani,” katanya kepada moral-politik.com di ruang Komisi III DPRD Kota Kupang.

Mengkonsumsi ikan berformalin, tambahnya, sama dengan masyarakat dibunuh perlahan-lahan tanpa disadari. Menurutnya, kejadian seperti ini baru mencuat namun sebenarnya sudah berlangsung lama.

Terpisah, Nithanel Pandie mengatakan, menyebarkan ikan mengandung formalin kepada masyarakat merupakan bentuk pembunuhan secara sistematis. Mengkonsumsi ikan berformalin akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan. “Perlahan tapi pasti akan menurunkan harapan hidup masyarakat dan melemahkan daya saing masyarakat kita,” katanya.

Mencuatnya kasus penyebaran ikan berformalin, katanya lagi, juga melemahkan secara ekonomi. Karena, mencuatnya kasus ini akan menurunkan gairah masyarakat mengkonsumsi ikan, dan dengan sendirinya pendapatan para nelayan juga menurun. Untuk mengembalikan gairah masyarakat mengkonsumsi ikan, tentunya membutuhkan waktu yang lama.

Djainudin Lone menambahkan, sadar atau tidak, sedang terjadi pembunuhan secara perlahan terhadap masyarakat. Pengusaha dan pemasok ikan hanya memikirkan keuntungan bisnis, tanpa memperhatikan kesehatan masyarakat. “Ini menunjukkan bahwa para pengusaha pemasok ikan ini tak bermoral. Ini pembunuhan massal yang kita tidak pernah tahu,” tegasnya.

Menyikapi persoalan tersebut, tambahnya, Dewan mendorong pemerintah untuk segera bersikap. Instansi teknis terkait baik itu Balai Pengawasan Obat dan Makanan, Dinas Kelautan dan Perikanan NTT dan Kota Kupang harus memastikan ikan yang dijual aman untuk dikonsumsi guna melindungi masyarakat. “Untuk itu, saya sebagai Ketua Badan Legislasi Dewan Kota akan dorong penerbitan Perda Perlindungan Konsumen,” pungkas dia.

Baca Juga :  21 September Ahok mendaftar ke KPU DKI, takkan menunggu PDI-P

(nyongky)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button