Home / Populer / Soal Calon Kapolri Budi Gunawan, BKH: Jokowi bisa dianggap melanggar sumpah…

Soal Calon Kapolri Budi Gunawan, BKH: Jokowi bisa dianggap melanggar sumpah…

Bagikan Halaman ini

Share Button
jokowiPresiden Jokowi Widodo mengelar jumpa pers di Komplek Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir Jakarta Pusat, Rabu(14/1/2015). Selain mengumumkan penemuan bandan pesawat AirAsia QZ8501 juga pengumumkan sikap pemerintah yang menghormati keputusan hukum KPK dan keputusan politik DPR terhadap Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan hingga keputusan rapat Paripurna DPR.

 

 

MORAL-POLITIK.COM– Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Benny K Harman (BKH), mengatakan bahwa pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dapat berimbas buruk untuk kelanggengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Benny, melantik pejabat negara yang berstatus tersangka merupakan pelanggaran serius.

“Kalau Presiden melantik Budi Gunawan itu jadi pintu masuk impeachment (pemakzulan) Presiden,” kata BKH di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2015).

Melansir kompas.com, Wakil Ketua Komisi III DPR itu melanjutkan, Jokowi akan dianggap melanggar sumpah jabatan karena mengangkat seorang tersangka menjadi Kapolri. Hal ini, kata BKH, sangat berseberangan dengan sumpah jabatan Presiden yang harus menegakkan hukum seadil-adilnya.

“Kami ingatkan, Presiden punya hak prerogatif, tapi ada batasnya,” ucap Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

DPR telah menyetujui Budi Gunawan sebagai kepala Polri untuk menggantikan Jenderal (Pol) Sutarman. Persetujuan itu tetap diambil dalam sidang paripurna, Kamis, meskipun Budi berstatus sebagai tersangka kasus korupsi.

Dalam rapat paripurna siang tadi, hanya Demokrat dan PAN yang meminta penundaan persetujuan tersebut. (Baca: Berubah, F-PAN Minta DPR Konsultasi Dulu dengan Presiden Sebelum Setujui Budi Gunawan)

Demokrat berpendapat, jika seorang tersangka diangkat Presiden untuk menjadi Kapolri, hal itu akan menjadi catatan sejarah yang buruk. Selain itu, kepercayaan publik pada penegakan hukum juga akan runtuh karena institusi Polri dipimpin oleh seorang tersangka.

Baca Juga :  Keluarga asal Kabupaten Alor Tersakinah tingkat NTT

Fraksi Demokrat menyarankan agar DPR saat ini melakukan pendalaman dan klarifikasi atas dugaan keterlibatan Budi Gunawan dalam tindak pidana korupsi.

Pendalaman dan klarifikasi dapat melibatkan langsung Presiden Joko Widodo, KPK, Kapolri definitif, Kompolnas, dan Budi Gunawan.

(erny)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button