Home / Populer / Soal Kebijakan Dinas PU NTT, ini kata Andre Koreh

Soal Kebijakan Dinas PU NTT, ini kata Andre Koreh

Bagikan Halaman ini

Share Button
P1030915Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT, Ir. Andreas Koreh, MT.

MORAL-POLITIK.COM– Sudah bukan rahasia lagi apabila banyak masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum paham benar terkait pelbagai kebijakan pemerintah, satu diantaranya adalah di bidang Dinas Pekerjaan Umum, yang boleh dikatakan sebagai nadinya pelaksanaan pembangunan.

Terkait dengan hal tersebut, moral-politik.com mengajukan wawancara tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Provinsi NTT, Ir. Andreas Koreh, MT.

Berikut, simaklah wawancaranya.

1. Hingga kini masyarakat masih bingung soal mana saja yang masuk kategori jalan kabupaten/kota, jalan provinsi dan jalan Negara, mohon dijelaskan?

Penjelasan:
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, pengaturan Jalan dibagi menjadi dua, yaitu: Jalan Umum dan Jalan Khusus.

Jalan Umum adalah:jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Jalan Khusus adalah: jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:
a. Jalan Nasional;
b. Jalan Provinsi;
c. Jalan Kabupaten;
d. Jalan Kota;
e. Jalan Desa.

Jalan Nasional, terdiri atas:

a. jalan arteri primer; yaitu jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

b. jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi; yaitu jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan local.

c. jalan tol; yaitujalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol;

d. jalan strategis nasional; yaitu jalan yang melayani kepentingan nasional dan internasional atas dasar kriteria strategis, yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah rawan, merupakan bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan antarnegara, melayani aset penting negara serta dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Jalan Provinsi, terdiri atas:

a. jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota;

b. jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten atau kota;

c. jalan strategis provinsi; yaitu jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan provinsi.

Jalan Kabupaten; terdiri atas:

a. jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional yang menghubungkan antaribukota provinsi dan jalan provinsi.

b. jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa;

c. jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi.

d. jalan strategis kabupaten; yaitu jalan yang diprioritas kan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan kabupaten.

Jalan Kota: adalah jalan umum padajaringan jalan sekunder di dalam kota.

Jalan Desa: adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa.

 

2. Hingga kini masyarakat masih bingung soal mana saja yang masuk kategori jalan kabupaten/kota, jalan provinsi dan jalan Negara, mohon dijelaskan?

Penjelasan:
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, pengaturan Jalan dibagi menjadi dua, yaitu: Jalan Umum dan Jalan Khusus.

Jalan Umum adalah:jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Jalan Khusus adalah: jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:
f. Jalan Nasional;
g. Jalan Provinsi;
h. Jalan Kabupaten;
i. Jalan Kota;
j. Jalan Desa.

Jalan Nasional; terdiri atas:

e. jalan arteri primer; yaitu jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

f. jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi; yaitu jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan local.

g. jalan tol; yaitujalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol;

h. jalan strategis nasional; yaitu jalan yang melayani kepentingan nasional dan internasional atas dasar kriteria strategis, yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah rawan, merupakan bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan antarnegara, melayani aset penting negara serta dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Jalan Provinsi; terdiri atas:

d. jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota;

e. jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten atau kota;

f. jalan strategis provinsi; yaitu jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan provinsi.

Jalan Kabupaten; terdiri atas:

e. jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional yang menghubungkan antaribukota provinsi dan jalan provinsi.

f. jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa;

Baca Juga :  Soal Kebijakan Dinas PU NTT, Ini Kata Andre Koreh (6)

g. jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi.

h. jalan strategis kabupaten; yaitu jalan yang diprioritas kan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan kabupaten.

Jalan Kota: adalah jalan umum padajaringan jalan sekunder di dalam kota.

Jalan Desa: adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa.

 

3. Berikanlah contoh di Kota Kupang untuk membedakan ketiga kategori jalan tersebut?

Jawaban:

Contoh Jalan Nasional; Jalan Timor Raya yang menghubungkan Kota Kupang dengan Kabupaten Kupang.

Contoh Jalan Provinsi; Jln Moh.Hatta – Jln. Soedirman – Jln. Soeharto – Jln. HR.Koroh.

Contoh Jalan Kota; Semua jalan di dalam Kota Kupang selain jalan Nasional dan jalan Provinsi.

Contoh Jalan Desa; Semua jalan di dalam Kota Kupang selain jalan Nasional dan jalan Provinsi dan jalan Kota.

 

4. Bagaimana mekanismenya agar sebuah kabupaten/kota bisa mendapat jalan provinsi dan jalan negara?

Pertanyaan kurang jelas.Kalau yang dimaksudkan adalah mekanisme perubahan status jalan kabupaten/kota menjadi jalan provinsi dan jalan Negara.

Jawaban:

a. Perubahan Status Jalan diatur pada 
Pasal 14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2012 Tentang
Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan, sbb:

(1) Perubahan status jalan pada suatu ruas jalan dapat dilakukan setelah perubahan fungsi jalan ditetapkan.

(2) Perubahan status jalan dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.
(3) Penyelenggara jalan sebelumnya tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan tersebut sebelum status jalan ditetapkan.

(4) Penetapan status jalan dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya fungsi jalan.

b. Perubahan Fungsi Jalan diatur pada 
Pasal 13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2012 Tentang
Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan, sbb:

(1) Perubahan fungsi jalan pada suatu ruas jalan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:
a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;
b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangnan sistem transportasi;
c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau
d. semakin berkurang peranannya, dan/atau semakin sempit luas wilayah yang dilayani.

(2) Perubahan fungsi jalan dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.

(3) Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan primer dapat disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujui dapat mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan mengikuti prosedur penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan primer;

(4) Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dapat disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujui dapat mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan mengikuti prosedur penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder.

(5) Perubahan fungsi jalan dapat dilakukan dalam rentang waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

c. Wewenang Penetapan Fungsi Jalan 
 diatur pada 
Pasal 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2012 Tentang
Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan, sbb:

(1) Menteri berwenang menetapkan ruas jalan sebagai JAP dan JKP-1.

JAP (Jalan Arteri Primer) adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

JKP-1 (Jalan Kolektor Primer-1) adalah JKP (Jalan Kolektor Primer) yang menghubungkan secara berdaya guna antar ibukota provinsi;

(2) Gubernur berwenang menetapkan ruas jalan sebagai JKP-2, JKP-3, JKP-4, JLP, JLing-P, JAS, JKS, JLS, dan JLing-S.

JKP-2 (Jalan Kolektor Primer-2) adalah JKP yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota;

JKP-3 (Jalan Kolektor Primer-3) adalah JKP yang menghubungkan secara berdaya guna antar ibukota kabupaten/ kota;

JKP-4 (Jalan Kolektor Primer-4) adalah JKP yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan.

JLP (Jalan Lokal Primer) adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

JLing-P (Jalan Lingkungan Primer) adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

JAS (Jalan Arteri Sekunder) adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawsan sekunder kedua.

JKS (Jalan Kolektor Sekunder) adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

JLS (Jalan Lokal Sekunder) adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Baca Juga :  Pilihan cerdas pakailah Pertamax

JLing-S (Jalan Lingkungan Sekunder) adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

(3) Gubernur menetapkan ruas jalan sebagai JKP-4, JLP, JLing-P, JAS, JKS, JLS, dan JLing-S berdasarkan usulan Bupati/Walikota.

 

5. Berapa kilometer ruas jalan negara di NTT dan bagaimana kondisinya?

Jawaban:
Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, di Provinsi NTT terdapat jalan nasional sepanjang 1.406,68 km yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota, dengan Konsidi Baik = 96,06% atau 1.351, 29 km.
6. Berapa kilometer ruas jalan provinsi di NTT dan bagaimana kondisinya?

Jawaban:
Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 339/KEP/HK/2007, tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi, terdapat jalan Provinsi sepanjang 1.737,37 km yang juga tersebar di 22 Kabupaten/Kota, dengan Kondisi Baik = 52,48% atau 1.497,30 Km.

 

7. Berapa kilometer ruas jalan kota di Kota Kupang dan bagaimana kondisinya?

8. Berapa kilometer ruas jalan kabupaten di NTT dan bagaimana kondisinya?

Penjelasan pertanyaan No 6 dan No 7:

• Jalan Kota dan Jalan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan Bupati masing-masing.

• Panjang jalan Kota dan Kabupaten se Provinsi NTT + 13.000 km dengan kondisi baik + 30%.

 

9. Bolehkah pemerintah Provinsi NTT membantu membangun jalan kota/kabupaten dan/atau memerbaikinya?

10. Jika jalan negara rusak, apakah pemerintah Provinsi NTT bisa membantu memerbaikinya?

Penjelasan pertanyaan No 8 dan No 9:

a. Terkait dengan kewenangan penyelenggaraan jalan, telah diatur dalam UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, sbb:

Wewenang Pemerintah 
(Pasal 14):

(1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.

(2) Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Wewenang Pemerintah Provinsi 
(Pasal 15):

(1) Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi.

(2) Wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi.

(3) Dalam hal pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Pasal 16):

(1) Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa.

(2) Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota.

(3) Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

(4) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelengaraan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wewenang penyelengaraan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

b. Selanjutnya pada Pasal 85 ayat (2) PP No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan disebutkan bahwa: “Dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Penjelasan ayat ini:
Pemerintah daerah dinyatakan belum mampu membiayai pembangunan jalan apabila telah melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan jalan dengan baik dengan dana paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah, tetapi kondisi jalan belum memenuhi kriteria standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

c. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada prinsipnya penanganan jalan Kabupaten/Kota dapat dilakukan oleh Provinsi, dan penanganan Jalan Provinsi dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, tergantung kondisi keuangan yang dimiliki.

d. Namun dalam implementasinya ketentuan tersebut belum mengatur lebih rinci berkaitan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

e. Dalam penyusunan APBN/APBD, penganggaran selalu mengacu pada kewenangan/urusan, sehingga Kementerian/Lembaga/ Daerah tidakdibenarkan mengalokasikan anggaran yang bukan menjadi kewenangannya. Penjelasan sederhana yang selalu kita dapatkan adalah hal tersebut berkaitan dengan aset.

11. Pembangunan jalan raya di depan SMA 1 Kupang menjadi impian masyarakat demi kelancaran transporatasi darat, namun pengerjaannya sudah dilaksanakan lebih dari dua bulan sehingga pernah terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa, selain itu menambah kemacetan di Kota Kupang. Dalam kompetensi Anda, apa saja kebijakan yang bisa dilakukan agar proyek tersebut dapat selesai sebelum Pesta Natal dan Tahun Baru?

Penjelasan:
Pekerjaan jalan raya di depan SMA 1 Kupangterlambat dilaksanakan karena terjadi 3 kali gagal lelang dan pada akhirnya dilaksanakan secara swakelola. Saat ini pekerjaan jalan tersebut telah selesai dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat.

 

12. Untuk tahun anggaran 2015, Provinsi NTT mendapat jatah berapa kilometer jalan negara, provinsi, kabupaten/kota?

Jawaban:

Panjang penanganan jalan TA. 2015 di Provinsi NTT:

Baca Juga :  Lulung: Kita Minta agar Ahok Cepat Ditangkap

• Jalan Nasional: Pembangunan jalan nasional sepanjang 116 km dan jalan stratgis (non nasional) sepanjang 82 km.

• Jalan Provinsi: Pembangunan 43,50 Km; Rehab Berkala 2,4 Km dan Rehab Rutin 9 paket.

• Jalan Kabupaten/Kota:Belum ada data dari masing-masing Kabupaten/Kota.

 

13. Apakah jatah tersebut sudah bisa untuk menjawab persoalan jalan di NTT?

Jawaban: Belum.
14. Berapa tahun lagi baru semua persoalan jalan bisa terselesaikan dengan baik di NTT?

Jawaban:

• Untuk Jalan Nasional, berdasarkan data yang ada, saat ini Konsidi Mantab = 96,06%, berarti tinggal 3,94% atau 55,39 km jalan dalam kondisi tidak mantab (rusak ringan dan rusak berat).
Jika dalam TA. 2015 dialokasikan anggaran untuk penanganan jalan nasional sepanjang 116 km, artinya di atas kertas persoalan jalan nasional di NTT selesai, sesuai dengan Renstra Kementerian PU.

• Untuk Jalan Provinsi: saat ini Konsidi Mantab= 52,48%, berarti masih terdapat 47,52% atau 240,07 km jalan dalam kondisi tidak mantab (rusak ringan dan rusak berat).

– Berdasarkan Renstra Dinas PU, tahun 2018 ditargetkan 100% jalan provinsi dalam kondisi mantab.

– Berdasarkan SPM tahun 2019 ditargetkan 60% jalan provinsi dalam kondisi mantab.

Berdasarkan target Renstra maupun target SPM, jika kita lihat trend alokasi APBD Provinsi setiap tahun untuk penanganan jalan sampai dengan tahun 2015 rata-rata 50 km, maka dalam lima tahun kedepan dapat dipastikan 60% jalan provinsi dalam kondisi mantab sesuai target SPM apalagi 100% target Renstra tidak mungkin dapat dicapai.

• Untuk Jalan Kabupaten/Kota: Belum dapat diprediksi karena belum ada data dari masing-masing Kabupaten/Kota.

Jadi kalau ditanya, berapa tahun lagi baru semua persoalan jalan bisa terselesaikan dengan baik di NTT, maka jawabannya adalah bisa 10 tahun, 20 tahun bahkan saat kondisi jalan mencapai 100% mantab, Pemerintah tetap perlu mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan untuk mempertahankan umur rencana jalan tersebut.

 

15. Pembangunan jalan raya memerlukan peralatan yang mumpuni, akibatnya pengusaha lokal kurang memeroleh kesempatan. Apa solusinya sehingga pengusaha lokal bisa mendapat kesempatan mengerjakan proyek-proyek besar?

Penjelasan:

Setiap pengusaha local memiliki kesempatan yang sama untuk mengerjakan proyek-proyek besar pemerintah maupun swasta baik di tingkat local maupun di tingkat nasional sesuai dengan kualifikasi yang dimilikinya. Penetapan kualifikasi tersebut tidak saja mempersyaratkan peralatan yang mumpuni tetapi juga aspek-aspek lainnya seperti modal yang dimiliki, pengalaman, penanggung jawab klasifikasi (PJK); teknik (PJT); dan badan usaha (PJBU) serta kemampuan melaksanakan pekerjaan, dll.

Berbagai regulasi, dari Undang-undang sampai dengan Peraturan Menteri PU telah mengatur tentang peranserta masyarakat jasa konstruksi, termasuk Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengatur secara khusus tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian pengusaha local punya peluang yang sama untuk mengerjakan proyek-proyek besar tidak saja di tingkat local tetapi juga di tingkat nasional.

Berbagai regulasi yang mengatur tentang peranserta masyarakat jasa kontruksi, dapat dijelaskan sbb:

1) UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, Pasal 8mengaturtentang Persyaratan Usaha, Keahlian, dan Keterampilan, sbb:

Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus :
a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;
b. memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan PeranMasyarakat Jasa Konstruksi mengatur tentang kualifikasi perusahaan jasa konstruksi sbb:

Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/ kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
Jenis, bentuk, dan bidang usaha jasa konstruksi merupakan kriteria dan batasan yang ditetapkan dan menjadi acuan bagi masyarakat yang ingin berusaha di bidang jasa konstruksi.

3) PeraturanPemerintah No. 4 Tahun 2010
Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan PeranMasyarakat Jasa Konstruksi, mengatur sbb:

• Pasal 8;Badan usaha jasa konstruksi yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha.

• Pasal 8B ayat (1); Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
– kualifikasi usaha besar;
– kualifikasi usaha menengah;
– kualifikasi usaha kecil.

• Pasal 8B ayat (3); Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian subkualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

4) Permen PU No. 08/PRT/M/2011
 Tentang
 Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, pasal 20 mengatur sbb:

Pembagian subkualifikasi usaha pelaksana konstruksi ditentukan berdasarkan persyaratan dan kemampuan yang meliputi :
a. kekayaan bersih;
b. pengalaman;
c. penanggung jawab klasifikasi (PJK);
d. penanggung jawab teknik (PJT);
e. penanggung jawab badan usaha (PJBU);
f. kemampuan melaksanakan pekerjaan;
g. jumlah paket sesaat;
h. batasan nilai satu pekerjaan; dan
i. maksimum jumlah klasifikasi dan subklasifikasi.

(erny)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button