Home / Populer / Soal Klasifikasi Jalan, ini kata Kadis PU NTT (4)

Soal Klasifikasi Jalan, ini kata Kadis PU NTT (4)

Bagikan Halaman ini

Share Button
klaKepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ir. Andreas Koreh, MT.

 

 

MORAL-POLITIK.COM– Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belum paham benar soal pelbagai kebijakan pemerintah, satu diantaranya adalah di bidang Pekerjaan Umum, yang boleh dikatakan sebagai nadinya pembangunan, karena bertalian dengan lancarnya transportasi darat di suatu daerah dan antardaerah.

Terkait dengan hal tersebut, moral-politik.com mengajukan wawancara tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Provinsi NTT, Ir. Andreas Koreh, MT. Wawancara ini terkait dengan rangkaian dari Perayaan HUT NTT ke-56, tanggal 20 Desember 2014 yang lalu.

Berikut, inilah wawancara dan jawaban sesi keempat.

Tanya: Bagaimana mekanismenya agar sebuah kabupaten/kota bisa mendapat jalan provinsi dan jalan negara?

Pertanyaan kurang jelas. Kalau yang dimaksudkan adalah mekanisme perubahan status jalan kabupaten/kota menjadi jalan provinsi dan jalan negara, maka jawabannya:

a. Perubahan Status Jalan diatur pada 
Pasal 14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2012 Tentang
Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan, sbb:

(1) Perubahan status jalan pada suatu ruas jalan dapat dilakukan setelah perubahan fungsi jalan ditetapkan.

(2) Perubahan status jalan dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.

(3) Penyelenggara jalan sebelumnya tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan tersebut sebelum status jalan ditetapkan.

(4) Penetapan status jalan dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya fungsi jalan.

b. Perubahan Fungsi Jalan diatur pada 
Pasal 13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2012 Tentang
Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan, sbb:

(1) Perubahan fungsi jalan pada suatu ruas jalan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:
a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;
b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangnan sistem transportasi;
c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau
d. semakin berkurang peranannya, dan/atau semakin sempit luas wilayah yang dilayani.

(2) Perubahan fungsi jalan dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.

(3) Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan primer dapat disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujui dapat mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan mengikuti prosedur penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan primer;

(4) Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dapat disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujui dapat mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan mengikuti prosedur penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder. (bersambung)

Baca Juga :  Adiknya Prabowo mengaku dibohongi Jokowi 1,5 tahun...

(vjb)

 

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button