Home / Populer / Soal Klasifikasi Jalan, ini kata Kadis PU NTT (7)

Soal Klasifikasi Jalan, ini kata Kadis PU NTT (7)

Bagikan Halaman ini

Share Button
puKepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT, Ir. Andreas Koreh, MT.

 

 

 

MORAL-POLITIK.COM– Sudah bukan rahasia lagi apabila banyak masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belum paham benar terkait pelbagai kebijakan pemerintah, satu diantaranya adalah di bidang Dinas Pekerjaan Umum, yang boleh dikatakan sebagai nadinya pelaksanaan pembangunan.

Bertalian dengan hal tersebut, moral-politik.com mengajukan wawancara tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Provinsi NTT, Ir. Andreas Koreh, MT.

Berikut, inilah wawancara sesi ketujuh.

Pertanyaan: Bolehkah pemerintah Provinsi NTT membantu membangun jalan kota/kabupaten dan/atau memerbaikinya? Dan jika jalan negara rusak, apakah pemerintah Provinsi NTT bisa membantu memerbaikinya?

Penjelasan:

a. Terkait dengan kewenangan penyelenggaraan jalan, telah diatur dalam UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, sbb:

Wewenang Pemerintah 
(Pasal 14):

(1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.
(2) Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Wewenang Pemerintah Provinsi 
(Pasal 15):

(1) Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi.

(2) Wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi.

(3) Dalam hal pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Pasal 16):

(1) Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa.

Baca Juga :  Kasus Suap Panitera PN Jakpus, Tiga Polisi Diperiksa KPK

(2) Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota.

(3) Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
(4) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelengaraan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wewenang penyelengaraan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

b. Selanjutnya pada Pasal 85 ayat (2) PP No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan disebutkan bahwa: “Dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Penjelasan ayat ini:
Pemerintah daerah dinyatakan belum mampu membiayai pembangunan jalan apabila telah melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan jalan dengan baik dengan dana paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah, tetapi kondisi jalan belum memenuhi kriteria standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

c. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada prinsipnya penanganan jalan Kabupaten/Kota dapat dilakukan oleh Provinsi, dan penanganan Jalan Provinsi dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, tergantung kondisi keuangan yang dimiliki.

d. Namun dalam implementasinya ketentuan tersebut belum mengatur lebih rinci berkaitan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

e. Dalam penyusunan APBN/APBD, penganggaran selalu mengacu pada kewenangan/urusan, sehingga Kementerian/Lembaga/ Daerah tidakdibenarkan mengalokasikan anggaran yang bukan menjadi kewenangannya. Penjelasan sederhana yang selalu kita dapatkan adalah hal tersebut berkaitan dengan aset. (bersambung)

(vjb)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button