Home / Populer / Tedjo jelaskan Soal Pernyataan “Dukungan Rakyat Tak Jelas”

Tedjo jelaskan Soal Pernyataan “Dukungan Rakyat Tak Jelas”

Bagikan Halaman ini

Share Button
tejo Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edy Purdjianto, diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014).

 

MORAL-POLITIK.com– Pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno yang mempertanyakan dukungan rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kecaman d dunia maya. Pernyataan itu dilontarkannya pada (24/1/2015) lalu. (Baca: “Tedjo Aneh, Kenapa Orang Kayak Gitu Bisa Jadi Menteri…”)

Menanggapi respons masyarakat atas pernyataannya, Tedjo mengungkapkan, pada pertemuan di Istana Bogor beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahan kepada Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti dan Ketua KPK Abraham Samad agar menjernihkan suasana.

“Jangan ada gesekan Polri dan KPK, selesaikan semua masalah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, selamatkan KPK dan Polri. Kedua Pimpinan nyatakan akan patuh. Seharusnya tidak perlu lagi ada pengerahan massa yang mengatas namakan rakyat. Rakyat yang mana, tidak jelas, karena ada juga yang menyatakan dukungan pada Polri,” kata Tedjo dalam pernyataan pers yang diterima pada Minggu (25/1/2015).

Menurut Tedjo, semua pihak harus menjaga agar para pendukung kedua institusi ini berbenturan. Kedua institusi penegak hukum ini, lanjut dia, harus bisa saling menghormati dalam hal prosedur hukum sesuai aturan yang berlaku.

“Bersikaplah dewasa, dan lakukan cooling down. Kita hormati hukum yang ada. Presiden punya komitmen tinggi pada upaya memberantas korupsi,” kata politisi Partai Nasdem itu.

Dia mengatakan, lembaga-lembaga penegak hukum yaitu KPK, Polri dan Kejaksaan Agung harus bersinergi, membuka ruang komunikasi dan saling menghormati. Presiden Jokowi, kata Tedjo, memiliki komitmen “Save KPK, Save Polri, Save NKRI”.

Ia menekankan, pemerintah menghargai semua opini dan berharap media massa dan publik bisa bersikap proporsional.

Baca Juga :  3 Hal yang bisa batalkan Joko Widodo jadi presiden

“Ini adalah negara hukum, bukan negara opini. Pemerintah akan selalu berpijak pada hukum. Di dalam negara demokrasi tidak ada satu lembaga pun yang merasa benar sendiri dan tidak bisa dikontrol maupun disentuh oleh hukum. Saya mengharapkan semua pihak membuang jauh-jauh ego sektoral untuk kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” papar Tedjo.

Kontroversial

Saat dipanggil Presiden Joko Widodo pada Sabtu siang, Tedjo sempat menyinggung soal dukungan rakyat kepada KPK. Ia menyindir Pimpinan KPK yang dianggapnya terkesan memperkeruh suasana dengan mengatasnamakan rakyat pasca Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Polri.

“Jangan membakar-bakar massa, mengajak rakyat, ayo rakyat, kita ini, enggak boleh begitu. Itu suatu pernyataan sikap yang kekanak-kanakan. Berdiri sendiri, kuat dia. Dia akan didukung, konstitusi mendukung. Bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu, konstitusi yang mendukung,” kata Tedjo.

Pasca-pernyataan Tedjo, para netizen bereaksi lewat meme alias konten guyonan. Tak hanya berguyon, netizen juga mengkritik keras hingga menilai Tedjo layak dipecat sebagai menteri.

Politisi PDI Perjuangan Dwi Ria Latifa tidak sepakat dengan pernyataan Tedjo itu. Menurut Ria, Tedjo seharusnya berhati-hati dalam mengungkapkan sesuatu karena posisinya sebagai pejabat negara.

“Buat saya semua rakyat itu jelas. Mereka mau NKRI ini utuh, penegak hukum dan penyelenggara pemerintahannya berjalan dan berjuang untuk rakyat,” kata Ria, dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015).

(erny)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button