Home / Populer / Wali Kota Benarkan Dishub, ini reaksi Komisi III DPRD Kota Kupang

Wali Kota Benarkan Dishub, ini reaksi Komisi III DPRD Kota Kupang

Bagikan Halaman ini

Share Button
??????????????????????                                                                                                           Parkiran di Jalan Silwangi Kota Kupang.

MORAL-POLITIK.com– Pernyataan yang disampaikan Wali Kota Kota Kupang, Jonas Salean bahwa Kadis Perhubungan tidak salah dalam menetapkan pemenang tender pengelolaan merupakan tindakan yang benar dan bukan melanggar Perda Nomor 15 Tahun 2011 soal Pengelolaan Parkiran, mendapat tanggapan serius dari Komisi III DPRD Kota Kupang.

Ketika Wali Kota menyebutkan bahwa pemenang pengelolaan lebih dari satu orang dan pengelolaan perspace bukan borongan merupakan pernyataan yang salah.

“Komisi III tidak bereaksi secara berlebihan dengan cara berpikir Wali Kota yang dinilai butuh bangun komunikasi dengan kadis agar supaya tidak terjadi sesuatu yang mendua, satu sisi kadis minta revisi karena temuan BPK, satu sisi kadis dibenarkan Wali Kota karena melalui kontrak, sedangkan kontrak sama dengan borong, karena kontraktor sama dengan pemborong. Itu terminologi kata seperti itu,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Kota Kupang, Nithanael Pandie Kepada wartawan di Kupang, Senin (19/01/2015).

Menurutnya, persepsi Pak Wali Kota bisa saja, tapi faktanya pengelolaan secara borongan telah menjadi temuan BPK tahun 2013. Merekomendasikan borongaan sama dengan kontrak, atau tender, bertolak belakang dengan Perda 15 Tahun 2011.

Oleh sebab itu terserah dari pemerintah, kalau tidak salah maka Perda tidak salah, tidak perlu direvisi. Untuk apa, buang energi, karena katanya sudah betul, tetapi jika nantinya menjadi temuan BPK di tahun berjalan maka pemerintah sebagai eksekusi yang paling bertanggungjawab.

“Fungsi DPRD hanya mengawasi agar perda berjalan on the track, jadi kalau  Walikota  mengatakan bahwa itu sudah betul maka kami kembalikan ke masyarakat untuk menilai, apakah temuan BPK yang salah atau pemerintah yang telah salah,” katanya.

Baca Juga :  Model cantik ini kapok dioperasi plastik

Menurutnya, parkiran merupakan potensi besar, sesuai perhitungan berdasarkan data dari Samsat, akumulasi data kendaraan roda dua dan empat sudah sangat banyak.

Bila perlu parkir jangan lagi di Dinas Perhubungan, agar mereka lebih fokus pada urusan lalulintas dan kemacetan. Masalah parkir sebaiknya diserahkan kepada pihak Dispenda atau dinas lain, sehingga Dishub betul-betul urus sarana dan prasarana perhubungan, contohnya macet masih terjadi di mana-mana.

(nyongky)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button