Home / Populer / Alasan Komisi III Tak Berhak Paksa Jokowi Lantik Komjen Budi Jadi Kapolri

Alasan Komisi III Tak Berhak Paksa Jokowi Lantik Komjen Budi Jadi Kapolri

Bagikan Halaman ini

Share Button
dprriIlustrasi Sidang DPR. (Google)

MORAL-POLITIK.COM- Saat Presiden Joko Widodo hendak membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri, DPR malah memperkeruh suasana. Padahal Komisi III DPR tak berhak memaksa Jokowi melantik Kapolri karena itu sepenuhnya hak prerogatif presiden.

Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Kepolisian Negara RI salah satunya mengatur tata cara pengangkatan calon Kapolri. Ketentuan itu diatur di pasal 11 ayat 1 sampai 8, ditegaskan bahwa mengangkat atau memberhentikan Kapolri sepenuhnya hak presiden, bahkan Kapolri bisa tetap dilantik meski tanpa persetujuan DPR.

“Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,” bunyi pasal 11 ayat 1 UU nomor 2 tahun 2002 seperti dikutip detikcom, Kamis (15/1/2015).

Melansir detik.com, dalam pasal tersebut tak ada yang mengharuskan Presiden Jokowi melantik Komjen Budi meski sudah disetujui oleh DPR. Pakar hukum tata negara Refly Harun juga menegaskan apabila pelantikan Komjen Budi sebagai Kapolri dibatalkan, tak ada Undang-undang yang dilanggar.

Berikut ini tata cara pergantian Kapolri menurut pasal 11 UU nomor 2 tahun 2002:

(1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.

(3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

(5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Baca Juga :  Siaga Satu Antisipasi Teroris, Garda Bangsa Siagakan Pasukan Berani Mati

(6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

(7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

(8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Namun demikian Presiden Jokowi tetap meminta masukan DPR sebelum mengambil keputusan. Hasilnya, Wakil Ketua Komisi III Desmon J Mahesa tetap mendesak pelantikan Komjen Budi dengan mengklaim seluruh fraksi di DPR menentang pembatalan pelantikan Komjen Budi jadi Kapolri.

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button