anakMenteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Mennkominfo Rudiantara setelah acara konferensi pers Sosialisasi Sertifikasi Tenaga Kerja Bidang TIK, Senin (2/2/2015).

 

MORAL-POLITIK.COM- Kementerian Ketenagakerjaan segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyediakan akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak TKI di Malaysia.

Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Najib Razak di Putrajaya, Jumat (6/2/2015) lalu. Kedua pemimpin negara telah menyepakati kemudahan izin bagi pendirian Community Learning Centers (CLCs) di Sabah dan Sarawak.

Melansir kompas.com, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan penyediaan akses pendidikan bagi anak-anak TKI yang berada di luar negeri harus diperbanyak agar mereka bisa belajar di sekolah yang layak dan tumbuh berkembang dengan baik.

“Penyediaan akses pendidikan bagi anak-anak TKI harus dipermudah. Tak hanya di Malaysia tapi juga di berbagai negara penempatan TKI lainnya, ” kata Menaker M Hanif Dhakiri dalam pernyataan resmi di Jakarta, Rabu (11/2/2015).

Hanif mengatakan keberadaan anak-anak TKI rentan putus sekolah dan proses tumbuh kembangnya perlu lebih diperhatikan. Oleh karena itu akses pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan serta kehidupan yang layak sangat dibutuhkan oleh anak-anak TKI.

“Pemerintah kedua negara wajib memberikan akses pendidikan bagi setiap anak TKI sebagaimana yang diamanatkan UNESCO. Pendidikan bagi ribuan anak-anak TKI yang berada di Malaysia harus terjamin,” kata Hanif.

Diperkirakan sedikitnya ada 50 ribu anak TKI yang berada di Sabah dan Sarawak. Sebagian besar merupakan anak-anak TKI yang bekerja di ladang dan perkebunan yang menjadi kantung-kantung TKI di Malaysia.

Selama ini, jumlah sekolah dan jenjang pendidikan lanjutan yang tersedia bagi anak TKI masih terbatas. Selain itu, sarana-prasarana dan fasilitas sekolah yang layak pun masih dirasakan kurang memadai.

Baca Juga :  Alasannya Pasek Siap Tantang SBY di Kongres Demokrat 2015

Kendala lainnya yang dihadapi adalah masih minimnya jumlah tenaga pengajar. Terutama tenaga-tenaga pengajar yang bersedia mengajar di sekolah-sekolah yang berada di kawasan-kawasan terpencil dan jauh.

“Selain memperoleh akses sekolah formal dan nonformal anak-anak TKI pun harus diberdayakan sejak usia dini dengan diberikan pelatihan keterampilan, pelajaran bahasa, dan pengenalan budaya,” pungkas Hanif.

(Erny)