Home / Populer / Bagi TKI di Malaysia, Pemerintah Segera Perbanyak Akses Pendidikan Anak

Bagi TKI di Malaysia, Pemerintah Segera Perbanyak Akses Pendidikan Anak

Bagikan Halaman ini

Share Button
anakMenteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Mennkominfo Rudiantara setelah acara konferensi pers Sosialisasi Sertifikasi Tenaga Kerja Bidang TIK, Senin (2/2/2015).

 

MORAL-POLITIK.COM- Kementerian Ketenagakerjaan segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyediakan akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak TKI di Malaysia.

Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Najib Razak di Putrajaya, Jumat (6/2/2015) lalu. Kedua pemimpin negara telah menyepakati kemudahan izin bagi pendirian Community Learning Centers (CLCs) di Sabah dan Sarawak.

Melansir kompas.com, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan penyediaan akses pendidikan bagi anak-anak TKI yang berada di luar negeri harus diperbanyak agar mereka bisa belajar di sekolah yang layak dan tumbuh berkembang dengan baik.

“Penyediaan akses pendidikan bagi anak-anak TKI harus dipermudah. Tak hanya di Malaysia tapi juga di berbagai negara penempatan TKI lainnya, ” kata Menaker M Hanif Dhakiri dalam pernyataan resmi di Jakarta, Rabu (11/2/2015).

Hanif mengatakan keberadaan anak-anak TKI rentan putus sekolah dan proses tumbuh kembangnya perlu lebih diperhatikan. Oleh karena itu akses pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan serta kehidupan yang layak sangat dibutuhkan oleh anak-anak TKI.

“Pemerintah kedua negara wajib memberikan akses pendidikan bagi setiap anak TKI sebagaimana yang diamanatkan UNESCO. Pendidikan bagi ribuan anak-anak TKI yang berada di Malaysia harus terjamin,” kata Hanif.

Diperkirakan sedikitnya ada 50 ribu anak TKI yang berada di Sabah dan Sarawak. Sebagian besar merupakan anak-anak TKI yang bekerja di ladang dan perkebunan yang menjadi kantung-kantung TKI di Malaysia.

Selama ini, jumlah sekolah dan jenjang pendidikan lanjutan yang tersedia bagi anak TKI masih terbatas. Selain itu, sarana-prasarana dan fasilitas sekolah yang layak pun masih dirasakan kurang memadai.

Baca Juga :  Alasan JS hentikan kerjasama Pungutan Retribusi Sampah

Kendala lainnya yang dihadapi adalah masih minimnya jumlah tenaga pengajar. Terutama tenaga-tenaga pengajar yang bersedia mengajar di sekolah-sekolah yang berada di kawasan-kawasan terpencil dan jauh.

“Selain memperoleh akses sekolah formal dan nonformal anak-anak TKI pun harus diberdayakan sejak usia dini dengan diberikan pelatihan keterampilan, pelajaran bahasa, dan pengenalan budaya,” pungkas Hanif.

(Erny)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button