Home / Populer / Demo Dibubarkan Polisi, Mahasiswa adukan ke Dewan Kota Kupang

Demo Dibubarkan Polisi, Mahasiswa adukan ke Dewan Kota Kupang

Bagikan Halaman ini

Share Button
dprdIlustrasi Kantor DPRD Kota Kupang.

MORAL-POLITIK.COM– Demonstrasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) guna mengkritisi sejumlah kasus dugaan korupsi di NTT yang dibubarkan aparat Polres Kupang Kota, tak diterima mahasiswa. Aksi represif aparat dinilai hanya untuk membungkam sikap kritis para mahasiswa. Menyikapi itu, elemen LMND dan Front Mahasiswa Nasional (FMN) yang tergabung dalam Aliansi Aktivis NTT Anti-Kekerasan mengadukannya ke DPRD Kota Kupang.

Dalam aksi damai yang diikuti 18 orang elemen mahasiswa Aliansi Aktivis NTT Anti-Kekerasan pada Kamis (26/2/2015) ke gedung Dewan Kota dikawal ketat aparat Polres Kupang Kota.

Di Dewan, para mahasiswa diterima Ketua DPRD Yeskiel Loudoe dan mengajak mereka untuk berdialog di ruang kerjanya.

Yosep Suban Kelen, Koordinator Aksi Aliansi Aktivis NTT Anti-Kekerasan mengatakan, kehadiran mereka untuk menyikapi tindakan represif aparat Polres Kupang Kota membubarkan aksi mereka di Mapolda NTT 16 Februari lalu. Saat itu mereka menggelar aksi mendorong aparat menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi di NTT.

“Kami dibubarkan hanya karena surat pemberitahuan. Tindakan represif itu tidak dapat membungkam sikap kritis kami. Kami akan tetap kritis menyuarakan kebobrokan di daerah ini,” katanya.

Dia mengatakan, tindakan represif yang dilakukan aparat Polres Kupang Kota merupakan upaya membatasi kebebasan berpendapat dan mengemukakan pendapat di muka umum. Karena itu, aksi tersebut ingin mendesak agar tidak boleh lagi terjadi presur atas aksi kritis mahasiswa dalam bentuk apa pun. Aksi juga mengecam tindakan kekerasan terhadap aktivis dan tidak boleh lagi terjadi, dan meminta agar oknum aparat yang bertindak represif ditindak tegas.

“Mereka bubarkan karena alasan terlambat masukan surat pemberitahuan. Padahal, pengalaman selama ini walau masukan pemberitahuan jam 12 malam, besoknya bisa gelar aksi,” tambahnya.

Baca Juga :  Mucikari Prostitusi Artis Ditantang Laporkan Anggota DPR...

Dalam dialog dengan Ketua Dewan, kata Kelen, Ketua Dewan berjanji akan berkoordinasi dengan Kapolres Kupang Kota agar hal-hal seperti itu tak terjadi lagi.

Ketua DPRD Kota Kupang Yeskiel Loudoe mengatakan, kehadiran elemen mahasiswa untu menyampaikan aspirasi soal pembubaran aksi mereka di Polda beberapa waktu lalu karena belum memasukan surat tetapi tetap menggelar aksi.

Dalam dialog, katanya, persoalan sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Polisi meminta agar sebelum menggelar aksi bersurat sesuai proseur dan boleh beraksi. “Saya minta mereka tidak ribut-ribut. Kita bicara baik-baikl di ruang kerja dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan,” katanya.

Kabag OPS Polres Kupang Kota Kompol Iwan Iswayudi mengatakan aksi LMND maupun dari aliansi yang lain yang saat ini menyampaikan aspirasi sudah dilayani selama sesuai prosedur.

“Perlu saya sampai, hubungan kami selama ini dengan adik-adik LMND, PMKRI, kelompok Cipayung baik. Ketika adik-adik melakukan aksi sampaikan aspirasi terkait dengan persoalan bangsa kami selalu ada di samping adik-adik semua. Mungkin niat mulia dari adik-adik LMND dan niat mulia kami untuk mengamankan adik-adik bertemu di saat yang tidak tepat,” katanya lebih lanjut.

Apalagi, saat itu ada tiga aksi yaitu LMND terkait masalah korupsi, ada Aliansi Mahasiswa Bajawa (Armanda) terkait kejadian di Bajawa, dan aksi yang tidak diberitahukan yang kontra pada aksi Armada. Sehingga saat kejadian yang menimpa LMND, aparat melihat situasi pada saat itu tidak tepat untuk menyampaikan aspirasi karena ada tiga aksi. Sehingga, dipertimbangkan sesuai Undang-uUdang Nomor 9 Tahun 1998, mensyaratkan setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasi dan pendapat di muka umum dan dijamin oleh keamanan negara dalam hal ini polisi yang menjamin keamanan kegiatan.

Baca Juga :  Ganang Soedirman : Indonesia butuh pemimpin dari militer

Karena itu, intel memandang situasi tak kondusif untuk tiga aksi bersamaan. Langkah membubarkan aksi adalah semata demi keamanan peserta aksi.

Soal surat izin, tambahnya, polisi hanya memberikan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) saat memasukan surat pemberitahuan. Maka, polisi akan memberikan STTP dan waktunya sudah diatur selambat-lambat tiga kali 24 jam. Agar, memberi kesempatan kepada polisi selama tiga hari mempersiapan pengamanan aksi. Karena, lokasi aksi menggunakan fasilitas umum. “Dengan harapan pada saat adik-adik melakukan aksi tidak mengganggu hak asasi orang lain, seperti penggunan jalan, masyarakat yang berjual beli di toko, bahkan adik-adik sendiri kemungkinan juga ada yang kontra. Kemudian kita juga harus belajar kita di sini ingin menyampaikan aspirasi hukum jadi kita harus mentaati hukum yang berlaku,” jelasnya.

Dia juga berjanji akan melaporkan aksi ini dan berjanji tak akan terjadi lagi aksi kekerasan dalam pengamanan aksi ke depan.

(nyongky)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button