Home / Populer / DPRD Kota Kupang: Tindak Tegas Pabrik Pembuat Kapal Fiber!

DPRD Kota Kupang: Tindak Tegas Pabrik Pembuat Kapal Fiber!

Bagikan Halaman ini

Share Button
 seto3      Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang, Zeyto Ratuarat. (foto: moral-politik.com)

MORAL-POLITIK.COM- Permintaan warga RT 08, RW 03, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang yang meminta kepada DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang untuk menghentikan aktivitas perusahaan pembuatan kapal fiber oleh PT. Bumi Flores Indah, mendapat respon dari Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang, Zeyto Ratuarat.

Ketika dihubungi via telepon selularnya, Sabtu (7/2/2015), Zeyto meminta pemerintah harus mengambil tindakan tegas. Keberadaa perusahaan itu sudah mendapat penolakan dari warga akibat dampak buruk yang ditimbulkannya.

“Soal Pabrik itu, sebelumnya pemerintah melalui BPLH sudah melarang dan mengehentikan pekerjaan tersebut pada 2014 lalu. Namun perusahan ini kembali beroperasi, maka pemerintah harus mengambil sikap tegas agar tidak menimbulkan masalah yang sudah pernah dialami warga di sekitarnya. Saat beroperasi awal, banyak ayam yang mati dan warga terserang penyakit gatal-gatal akibat dari limba fiber tersebut,” kata Zeyto.

Menurutnya, jika pemerintah tidak bisa menindak tegas pabrik tersebut, maka Satpol PP dibubarkan saja, karena tidak mampu menjalankan amanat perda. Perda sudah jelas mengatur kawasan peruntukan daerah industri, tetapi kenapa mereka membiarkan pabrik itu terus beroperasi?

“Ini merupakan suatu pembiaran kepada sebuah perusahan yang sudah pernah dilarang oleh pemerintah. Mereka semestinya tidak beraktivitas di tempat yang bukan peruntukannya, apalagi dekat pemukiman warga,” katanya

Ia mengatakan, dampak dari keberadaan pabrik itu sangat besar. Selain menimbulkan bau yang tidak sedap, dampak lain adalah kerusakan lingkungan. Lokasi itu berada di tepi pantai, sehingga bisa merusak hutan mangrove yang berada di sekitarnya.

Hal senada juga dikatakan Sekretaris Komisi I DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli. Menurutnya, masih beroperasinya pabrik pembuatan kapal fiber tersebut harus mendapat perhatian pemerintah. Sudah berulang-ulang kali warga melakukan protes, dan DPRD juga sudah memberikan rekomendasi penutupan pabrik kapal, tapi kenapa sampai saat ini masih beroperasi? Pemerintah melalui Satpol PP dan BLHD harus tanggap soal masalah ini, dan karenya harus secepatnya bereaksi dengan menutup pabrik tersebut.

Baca Juga :  Kasus Bansos NTT, Bola Liar diantara Penegak Hukum NTT

Selain itu, tambahnya, pengusaha kapal itu sudah tidak taat pada Perda yang ada. Wilayah tersebut bukan wilayah industri dan berada di tengah pemukiman sehingga pemerintah harus tindak tegas masalah ini, agar masyarakat tidak kena dampak kegiatan tersebut.

“Pengusaha ini jika dibiarkan, akan ada penilaian miring masyarakat terhadap DPRD dan pemerintah,” pungkas dia.

(nyongky)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button