Home / Populer / Dugaan Perjudian di Dinas PU Kota Kupang, ini kata Paul Sinlaeloe

Dugaan Perjudian di Dinas PU Kota Kupang, ini kata Paul Sinlaeloe

Bagikan Halaman ini

Share Button
paul-sinlaloeAktivis LSM PIAR Paul Sinlaeloe.

 

MORAL-POLITIK.com– Paul Sinlaeloe, Aktivis LSM PIAR tak sependapat dengan kebijakan SP3 yang dikeluarkan oleh pihak Polda NTT terkait dugaan perjudian yang dilakukan oleh Kabid Bina Marga Dinas PU Kota Kupang Yusuf Made, dan stafnya di kantor PU Kota Kupang belum lama ini.

Kepada moral-politik.com, Paul menuturkan sebelumnya pihak Polda NTT sudah sudah menetapkan Yusuf Made sebagai tersangka, tetapi kenapa di SP3 lagi? Dirinya menduga ada yang tidak benar dengan SP3 kasus tersebut.

“Sedangkan sanksi yang dibatalkan oleh Wali Kota Kupang Jonas Salen kepada Kabid Bina Marga sangat disayangkan. Kenapa? Karena Kabid Bina Marga bersama staf Dinas PU sudah tertangkap tangan, jadi sanksi harus diberikan,” katanya menambahkan.

Kalau dibiarkan seperti ini, tambahnya, maka Tahun Penegakan Disiplin yang kumandangkan Wali Kota Kupang Jonas Salean hanya sebatas slogan karena tidak ada penerapannya.

Paul menambahkan bahwa penerapan disiplin tergantung siapa yang buat kesalahan itu kurang tepat. “Mestinya siapa saja yang bersalah harusu dikenakan sanksi yang tegas dan nyata agar ada efek jerah kepada mereka dan sebagai pembelajaran kepada yang lainnya.

Sebelumnya media ini mewartakan bahwa menyusul SP3 Dugaan Perjudian dari pihak Polda NTT, yang melibatkan Kabid Bina Marga, Yusuf Made bersama tiga orang bawahannya, Wali Kota Kupang Jonas Salean membatalkan sanksi yang akan diberikan kepada kabid tersebut.

Kepada moral-politik.com di Kota Kupang, Jonas Salean menuturkan bahwa sanksi yang sebelumnya bakal diberikan kepada Kabid Bina Marga bersama staf yang diduga melakukan perjudian batal dilakukannya, karena pihak Polda NTT sudah SP3 kasus tersebut, sebab mereka tidak terbukti melakukan perjudian.

Baca Juga :  Ini yang bikin Taufik prihatin kepada Bestari

“Mereka tidak berjudi. Uang sebesar Rp 7 juta yang katanya menjadi barang bukti, merupakan uang dari kantong mereka. Awalnya saya akan memberikan sanksi berupa penahanan pangkat dan pemotongan gaji berkala kepada yang bersangkutan. Tapi karena terbukti tidak bersalah maka sanksi batal diberikan,” katanya.

“Namun meski tidak melakukan perjudian, tambahnya, dirinya akan melarang aktifitas bermain kartu dalam bentuk apapun. Mau main gantung telinga, atau apa saja. Saya tetap melarang bermain kartu di kantor. Bagi yang kedapatan akan diberikan sanksi,” pungkas dia.

(nyongky)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button