Home / Populer / Frans Salem: 4 Kabupaten di NTT Terancam Sanksi dari Kemendagri

Frans Salem: 4 Kabupaten di NTT Terancam Sanksi dari Kemendagri

Bagikan Halaman ini

Share Button
fsSekretaris Daerah NTT Frans Salem.

 

MORAL-POLITIK.COM- Empat Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terancam terkena sanksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena terlambat penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015. Keempat kabupaten yang terancam sanksi dari Kemendagri adalah Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Lembata, Belu dan Malaka.

Demikian dikatakan Sekretaris Daerah NTT, Frans Salem kepada moral-politik.com di Kota Kupang, Sabtu (14/2/2015).

Menurut Salem, berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri, keterlambatan Penetapan APBD tersebut, berimplikasi pada tidak diberikannya gaji kepada pimpinan dan Anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati setempat selama 6 bulan.

Namun untuk keterlambatan di empat Kabupaten di NTT, Kabupaten Lembata paling berpeluang terkena sanksi tersebut, karena hingga saat ini Kabupaten Lembata belum melakukan asistensi hasil sidang kepada pemerintah Provinsi NTT. Keterlambatan penetapan APBD Murni di Kabupaten Lembata disebabkan adanya kesalahan komunikasi antara pemerintah dan DPRD. Sedangkan untuk tiga kabupaten lainnya mungkin terbebas dari sanksi karena keterlambatan penetapan APBD tahun 2015 disertai alasan yang bisa ditolerir.

Namun pada kesempatan itu, Salem tidak mau berandai-andai soal sanksi, sebab sanksi itu merupakan kewenangan dari Kemendagri. Tapi keterlambatan penetapan APBD ada konsukwensi berupa sanksi dari Kemendagri.

(nyongky)

Baca Juga :  Olga kaget mendengar Jessica akan dinikahi Pria Jerman

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button