Home / Populer / Hal inilah yang Polri Anggap Tak Masalah

Hal inilah yang Polri Anggap Tak Masalah

Bagikan Halaman ini

Share Button
sprindigKabag Penum Polri Kombes Rikwanto dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Martinus Sitompul.

 

 

MORAL-POLITIK.com– Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Rikwanto mengatakan, tidak menjadi masalah jika surat perintah penyidikan (Sprindik) diterbitkan sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka.

“Sprindik itu keluar begitu penyidik mendapat laporan dan sudah mulai penyidikan. Begitu aturannya,” ujar Rikwanto di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (4/2/2015).

Melansir kompas.com, pernyataan Rikwanto terkait diterbitkannya Sprindik atas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Adnan Padu Praja, meski status keduanya belum ditetapkan menjadi tersangka. Menurut Rikwanto, banyak yang menanyakan mengapa Sprindik sudah keluar padahal kedua orang tersebut belum ditetapkan jadi tersangka.

“Di KUHAP tidak mengatur duluan mana, yang Sprindik atau penetapan tersangka. Tapi yang jelas Sprindik itu terbit sebagai fungsi kontrol, karena kita kirimkan Sprindik itu ke Jaksa, nama siapa, alat bukti apa, saksi siapa dan lain-lain,” lanjut Rikwanto.

Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”. Setelah Sprindik itu dikirimkan ke Kejaksaan Agung, lanjut Rikwanto, penyidik dapat lebih leluasa lagi melakukan penyidikan tindak pidana.

“Apa nanti yang diperiksa akan jadi tersangka, ya tergantung saksi dan alatt bukti yang ada ditemukan penyidik,” katanya.

Sprindik Abraham berdasarkan laporan dari Direktur Eksekutif KPK Watch M Yusuf Sahide ke Bareskrim Polri nomor LP/75/I/2015/Bareskrim/22Januari2015, Senin (26/1/2015) lalu. Dia melaporkan pertemuan Abraham dengan petinggi partai politik. Pertemuan itu diduga terkait keinginan Abraham menjadi cawapres dan menawarkan bantuan hukum bagi seseorang yang tengah tersangkut kasus korupsi.

Baca Juga :  Dana Silpa 3 tahun terakhir Rp 150 miliar, DPRD TTU kesal

Sementara, Sprindik Adnan Pandu Praja berdasarkan laporan dari Mukhlis Ramlan Nomor TBL/48/I/2015/Bareskrim. Adnan disangka memasukan keterangan palsu dalam akta otentik serta turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP juncto Pasal 55 KUHP.

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button