Home / Populer / Ini alasannya Pemkot Kupang Ancam PHK Teluk Kupang

Ini alasannya Pemkot Kupang Ancam PHK Teluk Kupang

Bagikan Halaman ini

Share Button
telukRestoran Teluk Kupang.

 

MORAL-POLITIK.COM- Tidak melunasi hutang pajak sebesar Rp 109 juta, Restaurant Teluk Kupang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan Pemerintah Kota Kupang, karena terkait dengan kontrak lahan di Jalan Timor Raya, Kelurahan Pasir Panjang, yang saat ini dijadikan restaurant.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Kupang, Jefri Pelt mengatakan kepada moral-politik.com, di ruang kerjanya, Senin (9/2/2015), bahwa kontrak lahan yang dilakukan antara Pemerintah Kota dengan pihak restaurant Teluk Kupang sifatnya per lima tahun dari tahun 2009-2014, dan uang kontrak dibayar pada setiap tahun berjalan dengan nilai sebesar Rp 200 juta lebih. Namun di tahun berjalan pihak Manajemen Restaurant Teluk Kupang belum juga melunasi tagihan itu sampai jatuh tempo pada bulan Oktober 2014.

“Sampai Oktober 2014 kemarin, tunggakan masih Rp 170 juta. Kami bersurat dan memanggil pemilik, dan mereka membayar tunggakan kontrak sebesar Rp 61 juta dan berjanji akan melunasi sisanya. Namun sampai Februari mereka belum melunasi sisa tunggakan sebesar Rp 109 juta,” katanya.

“Sesuai klausul dalam kontrak antara pemerintah Kota Kupang pada Pasal 5 ayat 4, Pemkot sebagai pihak pertama dan pemilik restaurant Teluk Kupang sebagai pihak kedua, disepakati pembayaran kontrak setiap tahun jatuh pada bulan Februari tahun berjalan. Dalam kontrak itu juga tercantum pihak pemkot dapat membatalkan kontrak, jika pihak kedua menunggak atau tidak membayar, maka sanksinya adalah pemutusan hubungan kerja antara kedua belah pihak,” tambahnya.

Masalah penunggakan oleh teluk Kupang sudah dilaporkan ke Sekretaris Kota Bernadus Benu, katanya lagi, selain itu dirinya tengah membuat telaan staf kepada  Wali Kota Kupang, namun telaan itu belum rampung. “Kalau sudah rampung saya akan menyampaikan kepada Walikota Kupang, dan setelah itu saya hanya menunggu kepetusan Walikota,” pungkas Jefri.

Baca Juga :  3 Tahun Sudah Chandri Maharani Jadi Nakhoda Kapal

Sementara disinggung apakah, pemerintah akan melanjutkan kontrak kerja dengan pihak Teluk Kupang pasca tunggakan kontrak, Jefri mengaku untuk perpanjang kontrak bukan menjadi kewenangan dari Dinas Pendapatan, karena Dispenda hanya mengurus pajak dari kontrak yang ditanda tangani bersama. Sedangkan masalah ijin merupakan kewenangan dari bagian Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Setda Kota Kupang.

(nyongky)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button