Home / Populer / Ini kata KPK soal Praperadilan Budi Gunawan

Ini kata KPK soal Praperadilan Budi Gunawan

Bagikan Halaman ini

Share Button
wanitaWanita memberi dukungan kepada calon Kapolri Budi Gunawan saat sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 9 Februari 2015. Mereka tergabung dalam Srikandi Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia.

 

MORAL-POLITIK.COM- Anggota tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, Rasamala Aritonang, menyatakan hakim praperadilan tidak berwenang menangani obyek permohonan gugatan Budi Gunawan. “Kewenangan praperadilan itu jelas dan terbatas. Prematur bila memasukkan penetapan tersangka ke dalamnya,” kata Rasamala seusai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 9 Februari 2015.

Pasal 95 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi landasan hukum gugatan praperadilan menyebutkan bahwa wewenang hakim praperadilan adalah memeriksa dan memutus sah-tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, ganti rugi akibat perkara pidana dihentikan, serta rehabilitasi atas penahanan tanpa alasan. Rasamala menyatakan penetapan tersangka tidak berhubungan dengan wewenang hakim praperadilan sebagaimana dimaksud dalam beleid itu.

Melansir tempo.co, memang dalam lanjutan pasal di KUHAP tersebut, kata Rasamala, disebutkan tentang tindakan lain yang dapat diperkarakan kepada hakim praperadilan. Kuasa hukum Budi Gunawan mendefinisikan tindakan lain tersebut sebagai penggeledahan, penyitaan, ataupun penetapan seseorang menjadi tersangka.

“Pasal 95 ayat 1 dan 2 pada pokoknya merupakan tindakan penyidik yang menjalankan wewenang tanpa alasan hukum sehingga melanggar hak asasi manusia,” kata Maqdir Ismail, kuasa hukum Budi. “Tindakan lain inilah yang menjadi obyek permohonan praperadilan kami.”

Rasamala membantah definisi tindakan lain yang dinyatakan Maqdir. Rasamala menerangkan, kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan lain yang dimaksud dalam aturan itu timbul hanya jika penyidik sudah masuk rumah serta melakukan penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk melakukan penahanan tanpa alasan.

Hingga sidang praperadilan berjalan, Rasamala melanjutkan, KPK belum pernah melakukan upaya paksa apa pun terhadap Budi baik berupa penangkapan, penahanan, penerobosan rumah, penyitaan, maupun penggeledahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 juncto Pasal 82 ayat 1 juncto pasal 94f ayat 1 dan 2 KUHAP.

Baca Juga :  Meski tersangka korupsi, SDA pendukung Prabowo-Hatta

(erny)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button