Home / Populer / Inilah maksud DPR untuk Revisi UU KPK

Inilah maksud DPR untuk Revisi UU KPK

Bagikan Halaman ini

Share Button
dprMassa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Tidak Jelas, menggelar unjuk rasa terkait perseteruan antara KPK dan Polri di depan Istana Gedung Agung Yogyakarta, 8 Februari 2015.

MORAL-POLITIK.COM- Dewan Perwakilan Rakyat berencana merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua Panitia Kerja Penyusunan Program Legislasi Nasional Firman Subagyo menjelaskan revisi beleid ini diajukan guna menata kembali sistem peradilan pidana terpadu. “Revisi ini tidak bisa ditawar-tawar lagi,” ujar politikus Partai Golkar ini, Senin, 9 Februari 2015.

Firman menjelaskan, revisi diagendakan setelah DPR menyelesaikan pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebab, revisi itu akan ikut menentukan sistem hukum bagi semua lembaga penegak hukum. “KUHP ini pintu masuk. Jadi, selain UU KPK, UU lain seperti UU Kejaksaan, Kepolisian, dan Mahkamah Agung juga akan ikut direvisi,” katanya.

Melansir tempo.co, menurut Firman, beberapa poin yang bakal dibahas menyangkut kewenangan penuntutan dan penyidikan KPK yang selama ini terkesan tumpang-tindih. Ia berharap revisi itu bisa mencegah terulangnya gesekan antara KPK dan Polri seperti yang terjadi saat ini. “Karut-marutnya sekarang sudah luar biasa. Ke depan jangan sampai ada lagi peristiwa saling ‘membunuh’ seperti ini,” tambahnya.

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Desmond Junaidi Mahesa mengatakan Komisi Hukum hingga kini belum menyiapkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang KPK. Proses itu baru berjalan setelah DPR selesai membahas RUU KUHP. Ia membantah anggapan bahwa revisi UU itu berpotensi melemahkan institusi KPK. “Kami justru ingin memperkuat kelembagaan KPK,” ucap politikus Partai Gerindra itu.

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Muslim Ayub, mendukung rencana revisi UU KPK. Ia mendorong pembenahan sistem peradilan pidana terpadu dengan memperkuat lembaga kejaksaan dan kepollisian. “KPK itu bisa hebat karena punya kewenangan menyadap. Mestinya polisi dan jaksa juga punya kewenangan seperti itu.”

Baca Juga :  Akibat "Gede Rasa", Koalisi Indonesia Hebat Kalah Terus di Parlemen

Pada Oktober 2012, Komisi Hukum DPR periode 2009-2014 sudah berupaya merevisi UU KPK. Namun upaya tersebut ditolak Badan Legislasi DPR, bahkan saat draf itu masih dalam tahap harmonisasi. Proses revisi UU KPK ini dihentikan dan draf dikembalikan ke Komisi Hukum DPR lantaran isi draf tersebut tidak sesuai dengan keinginan Badan Legislasi DPR.

Saat itu, Ketua Badan Legislasi yang juga politikus Partai Demokrat, Ignatius Mulyono, menyatakan proses revisi RUU KPK bukan dihentikan, hanya draf dikembalikan agar masing-masing fraksi mendalaminya lagi. Namun, mayoritas fraksi saat itu menolak revisi UU KPK karena revisi beleid itu cenderung melemahkan kewenangan KPK, bukan menguatkan lembaga ad hoc tersebut.

Wacana revisi UU KPK muncul di tengah silang sengkarut antara KPK-Polri. Konflik ini bermula dari penetapan tersangka calon Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan oleh KPK atas dugaan suap dan gratifikasi selama ia memegang jabatan Kepala Pembinaan Karier Divisi Sumber Daya Manusia dan jabatan lain di Mabes Polri selama 2006-2010.

Sejak penetapan tersangka itu, pimpinan KPK dikejutkan dengan sejumlah jeratan kasus pidana. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka Badan Resese Kriminal. Setelah Bambang, pimpinan KPK lain menyusul menjadi terlapor dalam sejumlah kasus. Misalnya Ketua Abraham Samad yang dilaporkan atas dugaan pemalsuan dokumen.

(erny)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button