Home / Populer / Jokowi diingatkan, lambat putuskan Status BG, Koruptor Diuntungkan

Jokowi diingatkan, lambat putuskan Status BG, Koruptor Diuntungkan

Bagikan Halaman ini

Share Button
jikaCalon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan memberikan keterangan kepada wartawan usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2015). Sebelumnya Komjen Pol Budi Gunawan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tekait dugaan rekening gendut Polri.

MORAL-POLITIK.COM- Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting, Djayadi Hanan mengatakan, koruptor lah yang akan diuntungkan dari polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian RI.

Agar kisruh ini tidak dimanfaatkan para pelaku tindak pidana korupsi, Djayadi menilai Presiden harus segera mengambil keputusan yang menyelesaikan polemik tersebut. Menurut dia, situasi antara KPK dengan Kepolisian akan terus memanas jika Presiden tidak segera mengambil keputusan. Proses praperadilan gugatan yang diajukan Budi Gunawan atas penetapannya sebagai tersangka oleh KPK akan menyita waktu KPK.

“Kalau diambil keputusan pengadilan gugatannya dikabulkan misalnya, lalu banding, PK (peninjauan kembali), maka KPK akan terus berhadapan dengan Polri,” kata Djayadi, Sabtu (14/2/2015).

Melansir kompas.com, sementara itu masih banyak kasus yang mengantri diselesaikan oleh KPK. “Banyak tersangka, banyak kasus yang diproses, tapi mereka tersedot perhatiannya ke sini. Yang untung siapa? Ya koruptor,” tambahnya.

Ia pun mendorong Presiden untuk berani mengambil keputusan dengan menghitung risiko yang mungkin terjadi. Setiap keputusan, menurut Djayadi, pasti ada risikonya. Kendati demikian, Ia mengatakan bahwa publik menginginkan figur yang tidak kontroversial yang menempati pucuk pimpinan di institusi Polri. Dengan demikian, menurut Djayadi, Presiden sedianya bisa membatalkan pelantikan Budi sebagai Kapolri.

“Secara politik arus besar menginginkan figur kontroversial tidak jadi Kapolri karena itu akan mencederai agenda-agenda pemberantasan korupsi,” katanya.

Di samping itu, lanjut Djayadi, sedapat mungkin Presiden harus melokalisir sehingga masalah penetapan Budi sebagai tersangka ini menjadi masalah pribadi, bukan masalah institusi Polri. Presiden Jokowi telah berjanji akan memberikan keputusan menyangkut status Budi Gunawan yang ditunda pelantikannya sebagai Kapolri karena menjadi tersangka di KPK pada pekan ini.

Baca Juga :  Mabuk, Mahasiswa FKIP Undana tikam PSK Citra

Presiden sudah mendapat berbagai pertimbangan dari tim independen, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Presiden ketiga RI BJ Habibie, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, hingga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button