Home / Populer / Jokowi usul Badrodin sebagai Calon Kapolri, ini kata Setya Novanto

Jokowi usul Badrodin sebagai Calon Kapolri, ini kata Setya Novanto

Bagikan Halaman ini

Share Button
batalkanKetua baru DPR Setya Novanto (kanan) melambaikan tangannya ke arah para jurnalis usai dilantik dalam sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR 2014-2019 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2014). Sidang yang berlangsung alot itu diwarnai aksi ‘walkout’ dari anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Partai Hanura, dan Partai NasDem sehingga hanya diikuti oleh 6 partai lainnya.

MORAL-POLITIK.COM- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengaku menghormati keputusan Presiden Joko Widodo yang membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Ia juga menghormati keputusan Presiden yang mencalonkan Komjen Badrodin Haiti sebagai kepala Polri.

“Saya menghormati Presiden yang sudah mengambil sikap,” kata Ketua DPR Setya Novanto, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2015).

Melansir kompas.com, Novanto mengingatkan bahwa pencalonan Badrodin harus terlebih dahulu disetujui oleh Dewan. DPR, katanya, baru bisa memproses pencalonan itu pada akhir Maret 2015 karena sudah memasuki masa reses mulai Kamis besok.

“Saat ini, semua anggota sudah ke dapilnya masing-masing,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan, pencalonan Budi Gunawan sebagai kepala Polri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Presiden memutuskan untuk membatalkan pelantikan Budi dan mencalonkan Badrodin sebagai kepala Polri untuk menciptakan ketenangan dan memenuhi kebutuhan Polri terkait kepemimpinan definitif.

“Maka dari itu, hari ini kami usulkan calon baru, yaitu Komisaris Jenderal Badrodin Haiti untuk mendapat persetujuan DPR sebagai kepala Polri,” kata Jokowi.

Polemik pergantian kepala Polri bermula dari keputusan Presiden mengajukan Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri. Tak lama setelah usulan tersebut diserahkan kepada DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat Budi sebagai tersangka korupsi.

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.

Baca Juga :  PDIP menilai Nawacita Jokowi hanya Dipahami Sedikit Menteri

Meski berstatus tersangka, DPR tetap menyetujui mantan ajudan presiden pada masa Megawati Soekarnoputri itu untuk menjadi kepala Polri. Saat itu, hanya Fraksi Demokrat dan PAN yang meminta DPR menunda persetujuan tersebut.

DPR juga menyetujui Jenderal (Pol) Sutarman diberhentikan sebagai kepala Polri. Setelah Sutarman pensiun sebagai kepala Polri, kepemimpinan Polri dijalankan oleh Badrodin.

Belakangan, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi memutuskan bahwa penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah. Putusan itu terkait gugatan praperadilan yang diajukan Budi Gunawan.

KPK belum memutuskan langkah apa yang akan diambil untuk menyikapi putusan tersebut. KPK akan mempelajari terlebih dulu substansi putusan.

(erny)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button