Home / Gosip / Kasus CV Bumi Flores Indah, Pemkot Kupang hanya Izinkan Sementara

Kasus CV Bumi Flores Indah, Pemkot Kupang hanya Izinkan Sementara

Bagikan Halaman ini

Share Button
SONY DSCWali Kota Kupang Jonas Salean memberikan keterangan pers kepada wartawan di ruang kerjanya.
MORAL-POLITIK.COM- Pemerintah Kota (Pemkot) hanya memberikan izin sementara kepada CV Bumi Flores Indah untuk menjadikan lokasi di pesisir Pantai Paradiso, Kelapa Lima, Kota Kupang sebagai tempat pabrik kapal viberglass. Setelah mendapatkan tempat usaha yang permanen, maka mereka harus pindah dari lokasi tersebut.
Demikian dikatakan Wali Kota Kupang Jonas Salean kepada moral-politik.com di Balai Kota Kupang, Rabu (11/2/2015).

Salean mengatakan, pemberian izin kepada perusahaan tersebut bersifat sementara. Apalagi, aktivitasnya tidak sepanjang tahun, tetapi hanya sesaat ketika mendapatkan pesanan pembuatan kapal. Seperti beberapa waktu lalu saat ada pesanan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kota Kupang, dia beraktivitas. Setelah pesanan selesai dikerjakan, aktivitas dihentikan.

Diakuinya, sejak awal hendak memulai usaha di lokasi tersebut, warga sudah membuat pernyataan dukungan. “Tapi kalau sekarang ada yang protes maka saya akan turun pantau langsung di  lokasi,” katanya.

Dia berharap, karena izin yang diberikan hanya bersifat sementara, maka perusahaan tersebut harus mengupayakan lokasi baru yang sesuai peruntukan. Sehingga, jika sudah ada lokasi maka mereka dapat pindah ke lokasi baru.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Wilayah Kota Kupang Benyamin Hendrik Ndapamerang mengatakan, keberadaan pabrik atau galangan kapal milik CV Bumi Flores Indah di lokasi tersebut sebetulnya tidak menyalahi tata ruang. Di lokasi pesisir pantai itu memang bukan kawasan budi daya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk aktivitas pembuatan kapal. “Yang penting mereka perhatikan sisi keberlangsungan lingkungan,” katanya.

Prinsipnya, jika galangan kapal memang harus berada di kawasan sekitar pantai dan tidak berada dalam kawasan pemukiman. Tetapi, keberadaannya harus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup dan tidak merusak biota laut.

Baca Juga :  Penyerahan hati si Paulo

Karena tidak menyalahi ketentuan, maka keberadaannya tak dipersoalkan pemerintah. “Kalau menyalahi tata ruang tentu dari awal kita sudah tegur. Tapi dari awal saya sudah katakan selama tidak menyalahi tata ruang kalau dari penataan ruang tidak ada masalah.  Kalau yang tahun kemarin itu masalahnya hanya menyangkut pencemaran,” pungkas dia.

(erny)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button