Home / Populer / Konflik PDAM Wali Kota Kupang-Bupati Kupang, ini saran Alex Ena

Konflik PDAM Wali Kota Kupang-Bupati Kupang, ini saran Alex Ena

Bagikan Halaman ini

Share Button
alex-ena-dprd-nttAnggota DPRD NTT Alexander Ena.

MORAL-POLITIK.COM- Anggota DPRD NTT meminta kepada Bupati Kupang, Ayub Titu Eki dan Walikota Kupang, Jonas Salean sama-sama membuang ego agar pelayanan air bersih bagi Warga Kota Kupang lewat PDAM Kabupaten Kupang dapat berjalan maksimal.

Permintaan itu disampaikan Anggota DPRD NTT Alexander Ena dalam Acara Sosialisasi DPRD Provinsi tentang APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2015 dan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, di Ruang Garuda Kantor Walikota Kupang, Selasa (10/02/2025).

Menurut Ena, kedua pemimpin seharusnya tidak melihat aset itu berada dimana, yang harus dipentingkan adalah pelayanan air bersih kepada masyarakat. Selama ini banyak masyarakat mengeluh soal pelayanan air bersih yang tidak maksimal oleh PDAM. Mandeknya pelayanan selama ini disebabkan konflik yang berkelanjutan antara pemerintah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, dan rakyat yang kena imbasnya.

Dia menyarankan agar kedua pemimpin itu segera duduk bersama agar mencari jalan keluar yang terbaik,  agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan dan membuat rakyat yang menjadi korban.

Menanggapi permintaan dari Alexander Ena, Wali Kota Kupang Jonas Salean mengaku tidak akan mau lagi bernegosiasi dengan Bupati Kupang Ayub Titu Eki. Selama ini pemerintah Kota Kupang sudah mempunyai itikad baik dengan menawarkan kerjasama dengan Bupati Kupang, namun pada setiap pertemuan Bupati selalu menyanggupi untuk bekerja sama. Tapi setelah dia pulang, pasti ada kabar bahwa bupati menolak untuk bekerja sama dengan pemerintah Kota Kupang, dan hal itu sudah terjadi beberapa kali.

“Saya akan membuat hal terus. Pemerintah Kabupaten terus mempermainkan kami, seolah-olah kami anak kecil,” katanya.

Menurut Jonas Salean, masalah PDAM akan diserahkan langsung saja kepada pemerintah pusat karena aset milik pempus sebanyak Rp 300 miliar sedangkan aset milik pemkab hanya Rp 13 miliar. Selain itu, pemerintah Kota Kupang tidak akan mengeluarkan ijin lanjutan terhadap 11 Sumur Bor yang dimanfaatkan PDAM Kabupaten Kupang untuk melayani warga Kota Kupang.

Baca Juga :  Inilah Tim Transisi Seleksi Anggota 16 Pokja kebijakan Kabinet Jokowi-JK

“Jika mereka mengancam akan memtuskan jaringan terhadap pelanggan. Kita tinggal manfaatkan saja jaringan milik BLUD SPAM yang selam ini belum dimanfaatkan. Jaringan milik mereka yang ada sekarang juga bisa dimanfaatkan karena itu merupakan aset dari pemerintah pusat,” pungkas Jonas Salean.

(nyongky)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button