MORAL-POLITIK.COM: Kuasa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chatarina Mulia Girsang, membantah tudingan tim hukum Komjen Budi Gunawan yang menganggap KPK merampas kewenangan Presiden Joko Widodo terkait penetapan Budi sebagai tersangka.

Melansir kompas.com, dia mengatakan, proses penetapan tersangka telah sesuai dengan undang-undang.

“Penetapan tersangka oleh termohon (KPK) terhadap diri pemohon (Budi Gunawan) secara sah berdasarkan perintah yang diberikan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK,” ujar Chatarina pada sidang praperadilan Budi terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (9/2/2015) siang.

“Apa yang dilakukan termohon semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab termohon atas tugas yang diamanatkan oleh UU KPK sehingga proses penanganannya sesuai asas kepastian hukum dan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam UU KPK,” lanjut Chatarina.

Rampas wewenang Presiden

Sebelumnya, kuasa hukum Budi, Yanuar Wisesa, menilai, penetapan tersangka terhadap kliennya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampas wewenang Presiden Joko Widodo. Menurut dia, penetapan tersangka Budi untuk memengaruhi hak prerogatif Presiden dalam menentukan calon kepala Polri.

“Penetapan tersangka dilakukan, dilandasi oleh semangat mengambil alih atau mengintervensi atau memengaruhi hak prerogatif Presiden di dalam menentukan calon Kapolri,” ujar Yanuar, dalam sidang praperadilan, Senin.

Baca Juga :  Pendonor Darah di Jateng Diapresiasi Jusuf Kalla