Home / Populer / Mediasi Gubernur NTT gagal, Ini desakan kepada Jonas Salean

Mediasi Gubernur NTT gagal, Ini desakan kepada Jonas Salean

Bagikan Halaman ini

Share Button
trioGubernur NTT mediasi pertemuan Bupati Kupang dan Wali Kota Kupang soal PDAM.

 

 

MORAL-POLITIK.COM- Warga Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak Pemerintah Kota Kupang untuk merebut paksa Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten yang beroperasi di tengah Kota Kupang, sebab regulasi memungkinkan untuk itu.

“Kami warga Kota sangat kesulitan air terutama pada saat bulan September sampai Desember. Kondisi ini membuat kami warga tidak senang. Sesdangkan pelayanan air sendiri oleh PDAM tidak prima. Air tidak pernah jalan tapi tagihan sampai ratusan ribu rupiah,” kata salah satu warga Kota Kupang, Beni Randu saat Walikota Kupang berkantor di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kamis (26/2/2015).

Menurutnya, sesuai aturan yang ada, daerah induk pemekaran sudah harus menyerahkan segala aset kepada daerah yang dimekarkan minimal dua tahun setelah dimekarkan. Namun yang terjadi, Bupati Kupang ngotot tidak mau menyerahkan aset-aset yang ada, meskipun Kota Kupang sudah dimekarkan hampir selama 19 tahun.

“Berdasarkan aturan yang ada, pemerintah Kota Kupang jangan lagi berdiam diri dan rebut saja PDAM dari Kabupaten Kupang. Sebagai warga Kota Kupang, kami akan berada di belakang Wali Kota untuk pemperjuangkan kesejahteraan rakyat. Kalau Wali Kota meminta dukungan lewat surat dukungan, maka kami akan membuatnya sekarang juga,” katanya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu Tokoh Masyarakat Keluruhan Kayu Putih, Julius Djara. Menurutnya, warga Kota sudah sangat kesulitan air sehingga pemerintah Kota Kupang tidak bisa membiarkan PDAM dikelola oleh Kabupaten Kupang. Pelayanan yang dilakukan PDAM tidak pernah maksimal. Bahkan air tidak pernah jalan selama berbulan-bulan, tapi mereka menuntut warga membayar air disertai ancaman pemutusan sambungan.

Baca Juga :  BBM tanpa dokumen disita Buser TTU

“Saya heran kenapa mereka mendesak warga membayar padahal air tidak jalan. Yang kami bayar air yang kami konsumsi atau kami membayar tahuhan sebagai pelanggan yang hanya nama tercatat saja,” tambahnya.

Menyikapi desakan warga, Wali Kota Kupang Jonas Salean mengaku, untuk mengambil alih PDAM. Bukan niat utama dari pemerintah Kota Kupang, sebab sejak awal gubernur sudah menjadi mediator agar aset tetap menjadi milik pemerintah Kabupaten Kupang. Hanya saja, pengelolaan PDAM diserahkan kepada pemerintah Kota Kupang, baru dihitung soal pembagian hasil antara kedua pemerintah. Namun hasil mediasi itu tidak pernah terealisasi karena Bupati Kupang yang awalnya sudah mengiyakan, malah tidak pernah menepati kesepakatan yang sudah disetujuinya.

Wali Kota mengatakan, pemerintah kota akan terus berusaha mengupayakan agar pelaksanaan pengelolaan PDAM dapat ditangani antara kedua pemerintahan, dan bukanya dikelola sendiri oleh pemerintah Kabupaten Kupang.
(nyongky)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button