Home / Populer / Mengapa KPK Minta Presiden Segera Bertindak?

Mengapa KPK Minta Presiden Segera Bertindak?

Bagikan Halaman ini

Share Button
hamWakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto didampingi kuasa hukumnya usai diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/2/2015). Bambang adalah tersangka kasus dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilkada di Kotawaringin Barat pada 2010 silam.

 

MORAL-POLITIK.com– Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengakui bahwa konflik yang terjadi antara KPK dan Polri sangat mengganggu ritme kerja KPK. Ia mengatakan, jika satu per satu pimpinan KPK dijadikan tersangka dan dinonaktifkan sementara, maka KPK akan lumpuh.

“Bagaimanapun juga, harus diakui apa yang terjadi saat ini memengaruhi kinerja lembaga KPK. Kalau satu per satu dijadikan tersangka, maka KPK akan lumpuh,” kata Johan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/2/2015).

Melansir kompas.com, Johan mengatakan, situasi saat ini dirasakan sebagian karyawan semakin tidak kondusif untuk bekerja. Padahal, kata dia, ada ratusan kasus di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang masih harus diselesaikan KPK.

“KPK saat ini ada tenaga dan pikiran yang seharusnya fokus pencegahan dan penindakan terganggu dengan adanya kasus ini,” katanya.

Tak hanya berdampak pada kinerja KPK, konflik tersebut juga dirasakan memengaruhi hubungan institusional antara Polri dan KPK. Padahal, kata Johan, masalah ini merupakan masalah orang per orang, bukan antarlembaga.

“Kami ingin pisahkan persoalan pribadi dengan lembaga. Bagi lembaga, saya tegaskan, KPK tidak punya persoalan dengan Polri secara lembaga,” tambahnya.

Oleh karena itu, kata Johan, KPK meminta Presiden Joko Widodo segera bertindak tegas mengatasi permasalahan itu. Johan yakin, Jokowi memiliki strategi yang masih tersimpan di kepalanya untuk menyelesaikan konflik yang semakin lama semakin tidak kondusif.

“Semakin lama tidak ada keputusan signifikan dari Pesiden, maka kondisi semakin tidak jelas. Yang berawal dari orang perorangan di Polri dan di KPK yang kemudian berimbas pada lembaga, baik eksistensi Polri dan juga KPK,” pungkas dia.

Baca Juga :  Djarot "tanggapi" usulan Hak Angket 'Ahok Gate' di DPR

Bareskrim Polri sudah menetapkan tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto terkait penanganan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi.

Bareskrim Polri juga sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja untuk kasus berbeda. Meski demikian, belum ada penetapan tersangka kepada keduanya.

Presiden baru akan mengambil keputusan terkait polemik pergantian kepala Polri pada pekan depan. Menurut Jokowi, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum dirinya mengambil keputusan final, apakah melantik atau tidak Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri.

(erny)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button