Home / Populer / Mengapa Relawan Jokowi Gelar Evaluasi Akbar Menteri Kabinet Kerja?

Mengapa Relawan Jokowi Gelar Evaluasi Akbar Menteri Kabinet Kerja?

Bagikan Halaman ini

Share Button
fotoSumber: Google.

 

MORAL-POLITIK.COM- Kelompok relawan dan aktivis yang terlibat dalam pemenangan Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2014 dalam waktu dekat akan menggelar evaluasi besar-besaran terhadap para Menteri Kabinet Kerja 2014-2019. Hal tersebut diungkapkan oleh Mustar Bona Ventura, Ketua Umum POSPERA (Posko Perjuangan Rakyat), organisasi relawan yg belakangan menjadi ormas dengan Pelindung Jokowi tersebut.

“Evaluasi diperlukan mengingat banyak kritik dan keluhan masyarakat terhadap kinerja kabinet. Evaluasi ini akan menyoroti berbagai hal yang menjadi tugas Menteri di Pemerintahan Jokowi-JK, termasuk didalamnya kinerja, program, capaian dan target masing-masing kementrian sejauh ini,” tutur Mustar.

Menurut Mustar, kegiatan yang melibatkan berbagai elemen relawan tersebut akan menjadi momentum besar konsolidasi di tingkat relawan pasca Pilpres sekaligus evaluasi kritis terhadap pemerintahan untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

“Kinerja Menteri sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan rakyat kepada Pemerintah, sehingga Menteri yang melempem kinerjanya otomatis akan berimbas buruk terhadap dukungan rakyat pada pemerintahan Jokowi.” tandas Mustar.

Terpisah Presidium Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) DKI Jakarta, Fendy Mugni menegaskan bahwa sejauh ini ada sekitar 12 Kementrian yang akan dievaluasi terkait dengan kinerjanya selama ini.

“Rinciannya nanti akan disampaikan bersama-sama, namun Kementrian ini dalam penilaian dan respon masyarakat yang kami tampung menjadi titik lemah dari pemerintahan saat ini. Kalau tidak ada pembenahan kami rasa ke depan ini akan menjadi beban bagi Presiden, hal tersebut yang harus dihindari dan diantisipasi,” katanya.

Fendy menegaskan bahwa program pemerintah yang terangkum dalam Nawa Cita akan menjadi acuan dasar dari agenda evaluasi tersebut. “Nawa Cita menjadi acuan karena disana terangkum cita-cita mendasar perubahan yang akan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK untuk rakyat Indonesia,” tambahnya.

Baca Juga :  Mobil Ambulans TTU tak layak operasi

Ia menambahkan dalam situasi politik yang cenderung kerap berubah, maka hal mendasar yang harus dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK adalah memastikan program-program mereka dapat berjalan sempurna.

“Karena jika tidak maka hal tersebut akan dengan mudah menjadi konsumsi politik yang mengganggu jalannya pemerintahan. Bagi kami, jika memang hasilnya kinerja para menteri tidak memuaskan maka jalan keluarnya ya reshuffle,” papar Fendy.

Menurut Fendy, agenda evaluasi merupakan salah satu amanah Presiden Joko Widodo saat hadir dalam Pertemuan Nasional PENA 98 September 2014 di Bali.

“Saat itu Presiden Jokowi meminta agar kami para aktivis PENA 98 dan relawan terlibat aktif mendukung, mengawasi dan mengevaluasi kinerja kabinet dan pemerintahan secara keseluruhan agar tercipta pemerintahan yang bisa mengayomi rakyat,” pungkas dia.

Sekjend PENA 98, Adian Napitupulu SH hingga berita ini dinaikkan belum bisa dihubungi untuk diminta komentarnya terkait rencana evaluasi akbar relawan dan aktivis tersebut.

(erny)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button