Home / Populer / Pakar HTN: Pengacara Budi Gunawan Tak Bisa Gugat Jokowi

Pakar HTN: Pengacara Budi Gunawan Tak Bisa Gugat Jokowi

Bagikan Halaman ini

Share Button
pengacaraSuasana sidang gugatan praperadilan Budi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2015).

 

MORAL-POLITIK.COM- Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Refly Harun menilai, tim pengacara Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan tidak bisa menggugat keputusan Presiden Joko Widodo jika tidak melantik Budi sebagai Kepala Kepolisian RI.

Menurut Refly, pencalonan Budi sebagai Kapolri ini merupakan aspek hukum tata negara, bukan aspek hukum administrasi negara sehingga tidak bisa dibawa ke pengadilan administrasi. “Jadi melantik dan tidak melantik itu hak prerogatif Presiden. Kalau sudah hak prerogatif, seharusnya pengadilan administrasi tidak ikut-ikutan, walaupun saya kira dalam prakteknya kan sering ikut-ikutan,” kata Refly di Jakarta, Sabtu (14/2/2015).

Ia mengatakan, melantik atau tidak melantik seorang calon Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, katanya, Jokowi merupakan penguasa tertinggi. Sedangkan sebagai kepala pemerintahan, Presiden adalah pihak yang menjadi user atau pemilik yang menggerakkan Kapolri.

“User dari Kapolri dalam rangka mewujudkan visi misi sebagai presiden di bidang terutama Kamtibmas karena itu adalah mandat konstitusional terhadap Polri, termasuk juga di bidang penegak hukum yang tidak disinggung di konstitusi,” tambahnya.

Kuasa hukum Budi sebelumnya menyatakan akan menggugat Jokowi ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika Presiden tak melantik Budi sebagai Kapolri. Tim pengacara menilai Presiden melanggar konstitusi jika tidak melantik setelah Budi dinyatakan lolos fit and proper test di DPR.

Presiden Joko Widodo berjanji akan memberikan keputusan pada pekan ini menyangkut status Budi Gunawan yang ditunda pelantikannya sebagai Kapolri karena menjadi tersangka di KPK.

Presiden sudah mendapat berbagai pertimbangan dari tim independen, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Presiden ketiga RI BJ Habibie, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, hingga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam dua hari ini, Presiden bertemu dengan petinggi partai Koalisi Indonesia Hebat.

Baca Juga :  PLN padamkan 136 gardu listrik di Jakarta dan Tangerang

(erny)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button