Home / Populer / PDIP Jatim Ribut, Hasto Dituding Minta Suap Rp 1 Miliar

PDIP Jatim Ribut, Hasto Dituding Minta Suap Rp 1 Miliar

Bagikan Halaman ini

Share Button
hastoKetua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Peni Suparto.

 

 

MORAL-POLITIK.COM- Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur diambang perpecahan. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Peni Suparto, pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur dibekukan oleh DPP. “DPD Jawa Timur telah dibekukan,” kata Peni kepada wartawan, Selasa, 29 Januari 2013 yang lalu.

Ketua DPD PDI Perjuangan, Sirmadji, mendapat mosi tidak percaya 31 dari 38 DPC PDI Perjuangan se-Jawa Timur. Surat mosi dikirimkan ke DPP PDI Perjuangan. DPD Jawa Timur pun saat ini dibekukan dan pengurus dipegang oleh caretaker Tjahjo Kumolo dan Djarot Saiful Hidayat.

Mosi tidak percaya itu terkait kabar adanya pungutan sejumlah uang kepada calon kepala daerah yang ingin mendapatkan rekomendasi dari DPD. Menurut Peni, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, juga terlibat pemerasan tersebut.

Melansir tempo.co, Hasto disebutnya meminta uang Rp 1 miliar kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung, Jupri Adi Sentoso, untuk mendapat rekomendasi. Namun, belakangan, rekomendasi turun ke calon Bupati Tulungagung yang lain. “Ini berdasarkan pengakuan korban,” katanya.

Menanggapi serangan Peni, Hasto mengatakan tak menerima uang untuk kepentingan pribadi. Dana tersebut digunakan untuk pemenangan calon bukan untuk memperkaya diri sendiri. Ia pun bersedia dikonfrontasi dengan Jupri atas tuduhan pemerasan itu. “Saya bisa dipecat jika melakukan korupsi,” tambahnya.

Hasto justru menyebut Peni melanggar etika partai. Tudingan itu terkait dengan aktivitas Wali Kota Malang itu yang hadir mengenakan kaus bergambar logo Partai Demokrat saat jalan sehat, Ahad, 27 Januari 2013. Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan, Mindo Sianipar, Peni akan dimintai klarifikasi sekaligus menentukan sikap DPP menjatuhkan sanksi kepadanya.

Baca Juga :  Jokowi : Saya disadap apanya, kan hanya urus Cakung....

Menurut dia, mengenakan atribut atau simbol partai lain tak dibenarkan secara etika. Tak dibenarkan, katanya, secara pribadi, kader PDI Perjuangan bergerak untuk kepentingan pribadi. “Kalau memang ingin pindah partai, ya silakan,” kata Mindo.

Peni mengaku telah hadir dalam gerak jalan sebagai Wali Kota Malang. “Tapi saya tetap kader PDI Perjuangan dan Ketua DPC PDI Perjuangan,” pungkas dia. Sebagai Wali Kota Malang, katanya, ia berkewajiban mengayomi semua golongan dan partai politik. Ia mengenakan kaus Partai Demokrat, mengakomodasi, dan melindungi semua partai.

(erny)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button