Home / Populer / PDIP Terjepit ketika Jokowi Merapat ke KMP

PDIP Terjepit ketika Jokowi Merapat ke KMP

Bagikan Halaman ini

Share Button
terjepitPresiden terpilih, Joko Widodo (dua kiri) berbincang dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri (dua kanan) dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Puan Maharani (kiri) serta Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di Marina Convention Center (MCC), Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2014). Rakernas yang dihadiri presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) serta sejumlah ketua partai koalisi ini mengusung tema Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat.

MORAL-POLITIK.com– Pengamat hukum tata negara Refly Harun menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan terjepit jika terus memaksakan kehendak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan sebagai kepala Kepolisian RI. Apalagi, Jokowi terlihat mulai mencari dukungan ke partai-partai oposisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

“Coba bayangkan kalau seandainya tiba-tiba roda politiknya sedemikian rupa, komunikasi Jokowi lebih intens dengan KMP. Maka demikian pada suatu titik yang endorse Jokowi itu KMP,” kata Refly di Jakarta, Minggu (1/2/2015).

Melansir kompas.com, dia pun memprediksi partai anggota koalisi pendukung Jokowi atau Koalisi Indonesia Hebat nantinya lebih memilih ikut bersama Jokowi jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu merapat ke KMP. Dengan demikian, PDIP akan ditinggalkan sendirian.

“Maka anggota KIH akan ditanya, lebih memilih ke mana, ke KIH atau presiden, ya kalau tiba-tiba pilihannya kepada Jokowi, maka PDIP yang akan terjepit,” ucap Refly.

Menurut Refly, Presiden Jokowi lebih tepat jika memutuskan untuk tidak melantik Budi Gunawan. Jika pun tidak melantik Budi, kata Refly, Presiden tidak bisa dimakzulkan. Tidak ada pelanggaran yang tergolong bisa dimakzulkan jika Jokowi batal melantik Budi sebagai Kapolri.

Baca Juga :  Jokowi-JK Rapat Perdana dengan Pokja Tim Transisi

“Saya tidak yakin bisa di-impeach karena kan harus ke MK. Enggak masuk akal impeachment hanya karena tidak angkat Kapolri,” kata Refly.

Direktur Riset Akbar Tandjung Institute Muhammad Alfan Alfian menilai bahwa kemungkinan Jokowi mencari dukungan dari KMP merupakan konsekuensi logis karena mendukung pemimpin politik yang populis. Atas dasar itu lah, menurut Alfan, tidak mudah bagi PDIP untuk menitipkan agenda politiknya kepada Jokowi.

“Karena di sisi lain Jokowi berlindung kepada civil society dan bisa berlindung kepada kelompok penyeimbang. Saya tidak tahu ujungnya di mana, apakah Jokowi bisa keluar dari labirin ini atau tidak,” pungkas dia.

Hingga kini, Jokowi menunda pelantikan Budi Gunawan setelah ajudan Megawati itu ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka. Budi diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait jabatannya di Kepolisian.

(erny)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button