Home / Populer / Pemilihan Calon Kapolri tak diintervensi kepentingan, ini usulan Tim Independen

Pemilihan Calon Kapolri tak diintervensi kepentingan, ini usulan Tim Independen

Bagikan Halaman ini

Share Button
pengamatPengamat kepolisian Bambang Widodo Umar.

MORAL-POLITIK.com– Tim Independen meminta Presiden Joko Widodo untuk tetap melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam proses pemilihan calon kapolri. Anggota Tim Independen Bambang Widodo Umar mengatakan, ada kekhawatiran apabila hal itu tidak dilakukan, proses pemilihan calon kapolri akan kembali diintervensi kepentingan politik.

“Presiden jokowi punya misi dan cita-cita revolusi mental dan Nawacita. Dua hal itu butuh pejabat tinggi yang clean, bersih untuk memimpin republik ini. Artinya, menelusuri rekam jejak sangat perlu,” kata Bambang, saat dihubungi, Kamis (5/2/2015).

Melansir kompas.com, Bambang mengatakan, pelibatan KPK, PPATK, dan Komnas HAM memang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Namun, dia menilai, tradisi baik yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya tetap dipertahankan.

“Kalau hanya Kompolnas kasih nama, itu pun mereka tidak punya data karier, prestasi, kinerja perwira tinggi Polri, yang ada justru kepentingan politik. Ini yang kami khawatirkan,” katanya.

Apabila Presiden Jokowi tetap bersikukuh tidak melibatkan lembaga lain selain Kompolnas, Bambang menyarankan Presiden untuk tetap melibatkan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri yang memiliki data rekam jejak lebih lengkap.

“Kami akan mendesak kepada Presiden, ikuti aturan yang sudah ada. Kalau hanya melalui Kompolnas dan keluar orang-orang seperti kemarin, saya enggak tahu lagi harus apa. Presiden sebagai kepala negara harus menguasai masalah prosedur dan staf di dalam lembaga negara,” papar Bambang.

“Kalau ini tidak diikuti, sudah kami angkat tangan. Politik sudah bermain,” katanya.

Tanpa KPK

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak akan melibatkan KPK dan PPATK dalam proses seleksi calon kepala Polri jika pada akhirnya memutuskan membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Baca Juga :  "Koalisi PDIP Siap hadapi Gangguan Pelantikan Jokowi"

“Tidak. Pasti tidak untuk melibatkan, terutama KPK, karena ini sama-sama instansi penegak hukum,” kata Andi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2015).

Presiden Jokowi, kata Andi, ingin menjaga agar Polri dan KPK bersinergi secara ketatanegaraan. Salah satunya dengan memproses pemilihan kepala Polri secara internal.

“Presiden akan mengikuti prosedur yang ada di undang-undang. Prosedur yang ada di undang-undang Polri adalah Presiden mendapat pertimbangan dari Kompolnas,” pungkas dia.

(erny)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button