Home / Populer / Polemik lahan Pasar Desa, ini kata Kolan Foenay

Polemik lahan Pasar Desa, ini kata Kolan Foenay

Bagikan Halaman ini

Share Button
dprdIlustrasi sidang DPRD Kota Kupang.

MORAL-POLITIK.com– Terkait polemik lahan Pasar Desa di Kelurahan Oepura antara pemerintah Kota Kupang dan keluarga Foenay, Kolan Foenay, salah satu putra dari Eben Foenay yang menyerahkan tanah lahan tersebut untuk dijadikan pasar desa, membantah bahwa aset tersebut telah dihibahkan ayahnya kepada pemerintah Kabupaten Kupang pada saat itu.

Bantahan itu disampaikan Kolan Foenay dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi 1, Keluarga Foenay dan pemerintah Kota Kupang.

Kolan mengatakan, awal penyerahan aset itu dilakukan pada 1970 oleh ayahnya Eben Foenay. Namun penyerahan aset itu sifatnya sementara bukan dihibahkan seperti yang selama ini dikatakan oleh pemerintah Kota Kupang. Selain itu pengakuan pemerintah bahwa aset itu terdata oleh pemerintah Kota Kupang sebagai aset negara tidak benar adanya. “Saya sudah bersurat kepada Bupati Kupang, namun bupati membantah pemerintah bahwa aset terdata di Kabupaten Kupang, dan pihak kabupaten juga tidak pernah mendata pasar desa itu sebagai aset milik pemerintah Kabupaten Kupang,” katanya.

Ia mengaku, setiap kali ayahnya menghibahkan aset kepada pemerintah, selalu ada surat bukti penyerahan. Contohnya penghibahan tanah buat RRI pada tahun 1968 dan beberapa kantor dan badan di Kelurahan Oepura. Penghibahan tanah selalu ada surat penghibahan.

“Saya heran data pasar desa di Oepura bisa terdata sebagai aset milik pemkot, padahal saya juga ada pada saat ayah menyerahkan  tanah itu pada tahun 1970. Ketika itu saya berusia 16 tahun dan saya mendengar jelas bahwa aset itu diserahkan dengan sifat sementara,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, dia juga membantah bahwa niat dirinya mengambil kembali aset, karena nilai NJOP tanah itu sudah sangat mahal. Kalau ada anggapan seperti itu, saya dengan tegas membantah. Yang benar saya ingin memngambil kembali aset itu, karena penyerahan itu sifatnya sementara. Usaha pengambil-alihan ini sudah saya upayakan sejak lama.

Baca Juga :  Apa kata Pakar soal Praperadilan Budi Gunawan?

Hal yang sama juga dikatakan Anggota Komisi I, Padron Paulus. Ia mengaku lahir dan besar di Kelurahan Oepura sehingga  ketika dirinya mendengar akan ada RDP soal pasar desa, ia mencoba melakukan penulusuran dari orang tuanya, yang juga masih family dengan Kolan Foenay. Ia mendapat penjelasan dari orangtuanya, bahwa aset yang diserahkan bapak Eben Foenay pada tahun 1970, sifatnya penyerahan sementara dan bukan dihibahkan seperti yang dikatakan banyak orang selama ini. Orangtuanya mengetahui soal penyerahan itu, sehingga dirinya juga sependapat dengan Kolan Foenay bahwa aset itu tidak pernah dihibahkan kepada pemerintah.

Menyikapi pernyataan dari Kolan Foenay dan Anggota Komisi I Padron Paulus, Ketua Komisi I Zeyto Ratuarat mengaku usai RDP, Komisi I akan membuat rekomendasi kepada pemerintah untuk penyelesaian polemik pasar desa. Menurutnya lembaga DPRD bukan lembaga pengadilan, sehingga komisi akan membuat rekomendasi dari hasil RDP. Tapi sebelumnya, pungkas Zeyto, pihak komisi akan turun memantau lokasi pasar desa yang terletak di Jalan Amabi, Kelurahan Oepura itu.

(nyongky)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button