Home / Populer / Sejauh mana pengaruh Polemik KPK dengan Pengusutan Dana Siluman DPRD?

Sejauh mana pengaruh Polemik KPK dengan Pengusutan Dana Siluman DPRD?

Bagikan Halaman ini

Share Button
polemikPolemik KPK Tidak Pengaruhi Pengusutan Dana Siluman DPRD DKI Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menguji bajaj listrik yang terparkir di depan Balai Kota, Jakarta, Selasa, 5 Januari 2014. Pemerintah DKI Jakarta terus memperbaiki sistem transportasi umumnya guna menekan angka kemacetan dan polusi udara. (Foto: cnnindonesia.com)

 

MORAL-POLITIK.COM- Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi Sapto Pribowo memastikan pengusutan dana siluman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tak akan terpengaruh kisruh pergantian dua pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

“Dengan ditunjuknya tiga Pelaksana Tugas yang artinya pimpinan KPK ada lima, saya berharap pimpinan KPK akan memulihkan lembaga yang beberapa saat lalu ada gonjang ganjing,” ujar Johan usai bertemu dengan Ahok soal pelaporan dana siluman, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/2).

Melansir cnnindonesia.com, pihaknya memastikan tak ada perbedaan perlakuan antara laporan Ahok dengan laporan pengaduan lainnya. “Kami tidak membeda-bedakan, siapa pun yang melapor dan apa pun yang dilaporkan, akan melakukan telaah terlebih dahulu di pengaduan masyarakat,” ucapnya. Telaah tersebut juga akan merumuskan keberadaan unsur tindak pidana korupsi.

“Setelah proses telaah ketika ditemukan unsur-unsur, kami bisa lakukan proses lebih lanjut apakah penyelidikan atau penyidikan,” katanya.

Merujuk Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, lembaga antirasuah tersebut mempunyai tugas antara lain melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam tugas supervisi merujuk Pasal 8 UU KPK, komisi tersebut berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

Baca Juga :  Hengki Jakob: Trotoar sebagai Tempat Duduk Makan Sangat Mengganggu

Dalam konteks kasus dugaan dana siluman, KPK berwenang untuk mengawasi APBD DKI Jakarta dan menindaklanjuti apabila ada laporan dari instansi terkait. Tindak lanjut berupa penyelidikan, apabila mengarah ke dugaan tindak pidana korupsi, maka KPK akan menetapkan tersangka dan melakukan penyidikan terhadap orang tersebut. Setelah itu, orang yang disangkakan akan mengikuti proses hukum selanjutnya yakni pengadilan.

Jumat (27/2), Ahok menyerahkan laporan dana siluman APBD sejak 2012 hingga 2015 berikut alat buktinya ke KPK. Pada 2015, Ahok menemukan adanya kejanggalan penggelembungan APBD senilai Rp 12 triliun.

(erny)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button