Home / Populer / Soal sujud syukur Keputusan Praperadilan BG, ini kata Kadiv Humas Polri

Soal sujud syukur Keputusan Praperadilan BG, ini kata Kadiv Humas Polri

Bagikan Halaman ini

Share Button
humasSejumlah anggota Polri melakukan sujud syukur atas dikabulkannya sebagian gugatan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2/2015). Hakim tunggal Sarpin Rizaldi memutuskan bahwa penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK tidak sah secara hukum. Hakim memberikan putusan tersebut setelah menimbang sejumlah hal, antara lain dalil gugatan pihak pemohon, jawaban atas gugatan dari termohon, serta bukti dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak.

MORAL-POLITIK.COM- Aparat kepolisian yang bertugas melaksanakan pengamanan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan perayaan sesaat setelah hakim Sarpin Rizaldi memenangkan perkara praperadilan Komjen Budi Gunawan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi. Petugas kepolisian yang semula menjaga jalannya praperadilan kemudian mulai bersorak, bernyanyi, hingga sujud syukur ketika Budi Gunawan dimenangkan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny F Sompie mengatakan, sujud syukur itu sebagai salah satu bentuk kelegaan anggota polisi setelah sekian lama merasa teraniaya.

“Mereka merasa lega setelah memendam perasaan yang teraniaya selama beberapa hari, bahkan lebih dari sebulan sejak ada penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka,” kata Ronny dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (17/2/2015).

Melansir kompas.com, Ronny mengatakan, Budi Gunawan bukanlah atasan langsung bagi polisi yang saat itu bertugas. Namun, ratusan polisi itu tetap memberikan rasa hormat kepada mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu.

“Tadinya mereka bertanya-tanya mengapa salah satu atasannya dijadikan tersangka, terpukul perasaannya,” ujar Ronny.

“Tapi setelah ditetapkan penetapan tersangka tidak sah maka mereka ingat bahwa hal itu bukanlah ikhtiar dari manusia itu adalah anugerah dan karunia Mahakuasa untuk perjuangan menuntut keadilan,” tambahnya.

Hakim Sarpin memutuskan bahwa penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah. Dalam putusannya, hakim tidak menyinggung soal bukti-bukti dugaan korupsi Budi Gunawan yang dimiliki KPK. Hakim menganggap KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengusut kasus yang menjerat Budi. (Baca: Tanda Tanya di Balik Putusan Hakim Sarpin)

Baca Juga :  Kejati NTT Periksa Kasus PLS Hingga Temukan Indikasi Pidana

Menurut Sarpin, kasus Budi tidak masuk dalam semua kualifikasi yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dalam pasal itu disebutkan, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. (Baca: Hakim: Budi Gunawan Bukan Penegak Hukum dan Penyelenggara Negara)

Selain itu, kasus ini dianggap tidak mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat serta kasus yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar.

(vjb)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button