Home / Populer / Tabirnya Menteri Puan minta dana Rp 149 M buat revolusi mental (1)

Tabirnya Menteri Puan minta dana Rp 149 M buat revolusi mental (1)

Bagikan Halaman ini

Share Button
puanJokowi dan Puan Maharani. ©2014 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

MORAL-POLITIK.COM- Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015, sejumlah kementerian berlomba-lomba meminta tambahan anggaran. Tambahan anggaran diajukan karena APBN 2015 yang disusun pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dianggap belum memasukkan program kerja kementerian sesuai visi-misi Presiden Joko Widodo.

Dengan alasan adanya tambahan program kerja sesuai visi misi pemerintahan Jokowi- JK, sejumlah menteri menggelar rapat dengan mitra kerjanya masing-masing di DPR. Termasuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.

Melansir merdeka.com, seperti menteri lainnya, Menteri Puan mengajukan tambahan anggaran. Nilainya Rp 149 miliar. Tambahan dana ini disebut-sebut akan digunakan untuk program revolusi mental yang digagas Presiden Jokowi.

Menteri Puan mengajukan tambahan anggaran untuk program koordinasi pengembangan kebijakan sebesar Rp 19 miliar, dari pagu dalam APBN 2015 sebesar Rp 153,3 miliar, menjadi Rp 172,3 miliar.

Namun dalam rapat bersama DPR, Puan tidak menjelaskan secara detail apa agenda program revolusi mental. Padahal, proses dalam pengajuan anggaran wajib mencantumkan detail program dan penggunaan anggarannya.

Tidak jelasnya rencana program revolusi mental yang disampaikan Menteri Puan, mengundang kritik. Pengamat politik Ray Rangkuti melihat, apa yang disampaikan Menteri Puan tidak jelas. Dalam pandangannya, sah-sah saja bila kementerian mengajukan penambahan anggaran di tahun 2015. Apalagi subsidi BBM sudah dikurangi. Otomatis APBN akan bertambah dibandingkan tahun lalu.

Persoalannya, katanya, kementerian harus memberi penjelasan detail soal rencana tambahan anggaran.

“Permintaan itu boleh-boleh saja. Apalagi pemerintah dapat dana lumayan besar akibat pengalihan subsidi. Mungkin untuk pemasukan APBN kita akan bertambah. Sebelum mengajukan perubahan, alangkah baiknya dipikirkan terlebih dahulu apakah logis atau tidak anggaran yang diajukan. Tidak perlu mengajukan harga dulu, tapi paparkan dulu programnya,” pungkas dia. (bersambung)

(erny)

Baca Juga :  Bagaimana caranya Mahasiswa UGM bikin skripsi film porno Jepang? (1)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button