Home / Populer / Yayasan Tifa: DPRD NTT terbitkan Perda Penempatan dan Perlindungan TKI

Yayasan Tifa: DPRD NTT terbitkan Perda Penempatan dan Perlindungan TKI

Bagikan Halaman ini

Share Button
DPRD-NTTIlustrasi Kantor DPRD NTT. (google)

 

MORAL-POLITIK.COM- Komisi V DPRD NTT menyambut baik dan memberi apresiasi kegiatan yang telah dilakukan Yayasan Tifa bersama AusAid dalam penanganan masalah perdagangan orang (Trafficking) di NTT pada khususnya.

Hal ini dikatakan Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo dalam diskusi bersama Yayasan Tifa dan Ausaid bersama Komisi V DPRD, di ruang sidang Komisi V DPRD NTT, Rabu (18/02/2015). Diskusi itu membahas seluruh proses program yang telah dilakukan di beberapa Kabupaten di NTT dalam perlindungan dan pemberdayaan TKI berbasis komunitas, di ruang Komisi V DPRD NTT.

Pertemuan yang dipimpin langsung Ketua Komisi V DPRD, Winston Rondo lengkap dengan semua anggota Komisi. Sementara dari Yayasan Tifa dihadiri oleh Project Office Yayasan Tifa NTT, Johanes Bria, Senior Program Manager Perlindungan Sosial Depertemen Luar Negeri, dan Perdagangan, Patricia Bachtiar bersama perwakilan Kedutaan Besar Australia di Indonesia.

Menurut Wiston, Komisi V DPRD NTT sangat mendukung perlindungan dan pemberdayaan TKI berbasis komunitas, sebab Yayasan Tifa Yayasan bekerjasama dengan BNP2TKI dan Rumah Perempuan Kupang, Delsos Keuskupan Agung Larantuka, dan PPSE Keuskupang Angung Atambua yang didanai oleh AusAid, telah melakukan pendampingan untuk perlindungan dan pemberdayaan di 30 Desa di Kabupaten Kupang, Flores Timur dan Belu selama lebih dari dua tahun.

Ia mengatakan, masalah trafficking saat ini menjadi persoalan besar, sehingga sesuai tugas dari Komisi V, maka Komisi siap mendukung dengan membentuk Perda soal pengawasan, pelayanan dan perlindungan dan penempatan TKI, serta akan membentuk Pansus soal masalah trafficking yang kian marak terjadi saat ini.

“Kami akan mendorong pemerintah provinsi melalui anggaran desa agar bisa membiaya para legal yang telah dibentuk di desa dalam penanganan masalah trafficking,” katanya.

Baca Juga :  Jadi cawapres, Ical bawa kekalahan bagi Prabowo

Hal senada juga dikatakan anggota komisi V, Junus Takadewa. Ia mengaku, dengan telah terbentuknya para legal di tiap desa maka komisi siap mendorong pemerintah agar anggaran desa bisa membantu para legal yang sudah dibentuk di desa tersebut.

Sementara dari Project Office (PO) Tifa, Johanis Bria mengatakan, perlindungan TKI dan pemberdayaan komunitasnya tidak bisa berjalan dengan baik jika tidak didukungan pemerintah baik desa maupun pemerintah paling tinggi. Melalui pertemuan ini diharapkan dukungan DPRD dengan mengeluarkan sebuah Perda Penempatan dan Pelindungan TKI.

“Di Kabupaten Belu, melalui inisiatif dari Yayasan Tifa telah diterbitkan Perda Penempatan dan Perlindungan TKI, yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2013. Tifa bersama mitra lokal di NTT terus berjuang untuk memperbaiki mekanisme perlindungan TKI,” pungkas dia.

(nyongky)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button