center Spanduk Ahok Center di Apartemen Juanda, Jakarta Pusat.

 

MORAL-POLITIK.COM- Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi mengatakan bahwa saat ini masih banyak sumbangan corporate social responsibility (CSR) ke Pemerintah Provinsi DKI yang masuk melalui Ahok Center, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berafiliasi dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Menurut Sanusi, sumbangan yang masuk itu dikelola langsung oleh Ahok Center, tanpa campur tangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Sanusi mengatakan, sumbangan yang masuk melalui Ahok Center jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Oleh sebab itu, ia menilai sudah sepatutnya Ahok Center diaudit oleh lembaga berwenang.

“CSR nilainya bisa sampai miliaran, Tapi dikelola oleh LSM. Ini yang perlu diaudit,” kata Sanusi setelah menjadi pembicara dalam sebuah diskusi, di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2015).

Melansir kompas.com, Sanusi menilai, perlunya audit terhadap Ahok Center disebabkan LSM tersebut sudah menjadi bagian dari Ahok (sapaan Basuki), yang notabene seorang pejabat publik. Pasalnya, sumbangan yang masuk ke Ahok Center sangat erat kaitannya dengan jabatan yang saat ini tengah diemban oleh Ahok.

“Kalau Pak Ahok bukan gubernur, apa dia masih bisa dapat CSR? Enggak dong. Logikanya, kalau Sanusi Center dibuat ada yang nyumbang enggak? Enggak ada. Tapi kalau saya jadi gubernur, pasti ada. Karena jabatan yang melekat pada dirinya,” ujar Sanusi.

Selain menyarankan audit terhadap Ahok Center, Sanusi juga menyarankan agar ke depannya proses sumbangan dari pihak swasta diberikan langsung ke SKPD terkait, dan dimasukan ke dalam pendapatan asli daerah (PAD). Dengan demikian, kata dia, akan mempermudah proses pengawasan.

“Harusnya itu dimasukan dalam PAD, bukan dikelola oleh LSM,” ucap politisi Gerindra itu.

Menurut Sanusi, pengelolaan sumbangan CSR yang selama ini dilakukan melakui Ahok Center, menyulitkan proses pengawasan. Terutama dari adanya kemungkinan adanya kolusi antara Ahok dan perusahaan yang memberikan sumbangan.

“Kita tidak bisa kontrol, karena swasta ngasi ke LSM. Tapi kan memberikannya karena Ahok sebagai gubernur, bukan sebagai Ahok pribadi. Bisa jadi berpengaruh ke kebijakan pemberian izin, atau apapun yang kita tidak tahu,” pungkasnya. (vjb)