Home / Populer / Apa kata Fitra soal anggaran siluman penyebab kisruh di DPRD?

Apa kata Fitra soal anggaran siluman penyebab kisruh di DPRD?

Bagikan Halaman ini

Share Button
fitraSuasana paripurna pengajuan angket DPRD DKI kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/2/2015).

 

 

MORAL-POLITIK.COM- Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan asumsi terjadi kongkalikong antara eksekutif, legislatif, dan pengusaha “hitam” dalam proses penyusunan anggaran terjadi di hampir semua daerah. Bukan hanya terjadi di Jakarta saja dalam kisruh penyusunan APBD tahun ini.

“Kalau ada titipan di luar kebijakan program, itu disebut siluman. Di sini eksekutif, legislatif, dan pengusaha hitam biasa terlibat,” ujar Yenny dalam diskusi di Cikini, Sabtu (7/3/2015).

Melansir kompas.com, Yenny memberi contoh mengenai pengadaan uninterruptible power supply (UPS) yang telah ada sejak tahun-tahun sebelumnya. Seharusnya, tidak terjadi kesalahan dalam proses pengadaan ini seperti yang mencuat saat ini.

Akan tetapi, yang terjadi justru adanya dugaan anggaran siluman dalam pengadaannya di APBD tahun ini. Yenny mengatakan itu adalah bukti bahwa terjadi kongkalikong antara eksekutif dan legislatif.

Yenny menegaskan eksekutif dan legislatif sama-sama telah mengeluarkan dana kampanye untuk mencapai posisinya saat ini. Menurut Yenny, dalam beberapa kasus yang diteliti Fitra, kasus korupsi yang terjadi pada tahap perencanaan anggaran oleh eksekutif dan legislatif ini sekaligus upaya untuk mengembalikan dana kampanye masing-masing pihak.

Bisa saja, lanjutnya, pihak eksekutif atau legislatif disponsori oleh perusahaan tertentu saat masa kampanye mereka. Kemudian setelah menang, perusahaan tersebut menuntut untuk menjadi pemenang tender suatu proyek.

Demi membayar “utang” kepada sponsor kampanye mereka, akhirnya perusahaan itu pun mendapat tender. Praktik itu membuat wajar jika ditemukan perusahaan pemenang tender yang tidak jelas.

Hal senada juga disampaikan pengamat ekonomi kebijakan publik, Ichsanudin Noorsy. Hal yang umum terjadi di berbagai daerah ini adalah efek penerapan demokrasi transaksional. Untuk mencapai sebuah posisi politik, diperlukan dana yang besar.

Baca Juga :  Prabowo: Kalau Ahok Tahu Bermasalah, Kenapa Tak Dilaporkan dari Dulu?

“Ini bagian dari demokrasi transaksional. Tidak ada yang berkampanye tapi tidak pakai uang. Suka tidak suka, dalam demokrasi transaksional, dua-duanya keluar biaya,” pungkas Noorsy. (vjb)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button