icwPresiden Joko Widodo saat menemui warga Indonesia di KBRI Brunei Darussalam, Minggu (8/2/2015).

 

MORAL-POLITIK.COM- Indonesia Corruption Watch merasa kecewa dengan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kisruh KPK-Polri yang tak kunjung usai membuat ICW memprediksi pemerintahan Jokowi-JK tak akan bertahan lama.

“Padahal ini baru 100 hari lebih. Kalau terus begini, umur (pemerintahan) Jokowi tidak akan sampai satu tahun,” kata aktivis ICW, Emerson Juntho, dalam diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3/2015).

Emerson menilai, Jokowi sudah salah langkah menunjuk Taufiqurachman Ruki dan Indrianto Seno Adjie sebagai pimpinan sementara KPK. Kedua sosok tersebut, menurut dia, sangat dekat dengan Polri sehingga menimbulkan konflik kepentingan. (Baca: Kontras: Ruki Hanya Boneka Jokowi untuk Merusak KPK)

“Ruki itu seumur hidupnya di kepolisian, hanya empat tahun di KPK. Dan saat itu juga tidak ada prestasinya. Indrianto juga lama menjadi staf ahli di Polri,” ucapnya.

Emerson menengarai, karena dua pimpinan sementara pilihan Jokowi ini lah, kasus dugaan korupsi Komisaris Jenderal Budi Gunawan dilimpahkan ke kejaksaan. Dia pesimistis, kejaksaan akan menangani kasus tersebut secara objektif. (baca: “Jaksa Agung Orang Nasdem dan Nasdem Pendukung BG, Apa Bisa Obyektif?”)

“Jangan-jangan Pak Ruki menjabat memang ada titipan untuk memperhatikan kasus Budi Gunawan,” ujarnya.

Kisruh antara Polri dan KPK bermula dari keputusan Jokowi menunjuk Budi Gunawan sebagai Kapolri. Setelah itu, masalah semakin melebar hingga akhirnya Jokowi membatalkan pelantikan Budi sebagai Kapolri. Jokowi lalu mengajukan calon baru Kapolri, yakni Komjen Badrodin Haiti.

KPK melimpahkan penanganan perkara yang melibatkan Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Ini dilakukan setelah hakim Sarpin RIzaldi memutuskan penetapan status tersangka Budi oleh KPK tidak sah secara hukum. KPK dianggapnya tidak berwenang mengusut kasus tersebut. (Baca: Foto Ruki Ditempel di Kuda Troya Simbol Penyusup ke KPK)

Namun, kejaksaan bakal melimpahkan kasus itu ke Polri. Ketika kasus rekening gendut mencuat, Polri mengaku tidak menemukan adanya bukti tindak pidana korupsi yang dilakukan Budi Gunawan.

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. Budi lantas menggugat penetapannya sebagai tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (vjb)