Home / Populer / Dampaknya bagi Kota Kupang jika Pemerintah Menghapus PBB

Dampaknya bagi Kota Kupang jika Pemerintah Menghapus PBB

Bagikan Halaman ini

Share Button
jpKepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang Jefri Pelt.

 

 

MORAL-POLITIK.COM- Rencana Pemerintah Pusat menghapus Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), bagi rumah tinggal, rumah ibadah, dan rumah sakit, dan hanya memungut PBB dan BPHTB bagi properti komersial, seperti hotel, restoran dan warung, serta properti dengan luas di atas 200 meter, akan mengganggu target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dicanangkan Wali Kota Kupang Jonas Salean.

“Jelas kalau rencana itu diberlakukan akan berdampak pada PAD di Kota Kupang,” kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Kupang, Jefri Pelt kepada moral-politik.com di Kota Kupang, Selasa (11/3/2015).

Jefri mengatakan, target PAD Kota Kupang yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Kupang setiap tahunnya dinaikan. Untuk tahun 2015 ini pemerintah telah memasang target sebesar Rp 120 miliar dan target itu terus dinaikan menjadi Rp 150 miliar pada tahun 2017 mendatang. Target itu sebenarnya bisa terpenuhi asal saja PBB tidak dihapuskan.

Menurutnya, masih banyak potensi pajak lewat PBB dan NJOP yang belum terdata oleh Dispenda, sehingga jika pemerintah pusat menghapus pajak PBB dan NJOP dari masyarakat maka target PAD susah diraih.

Dia mengaku, meskipun wacana tentang penghapusan PBB sudah berhembus, Dispenda masih melakukan pendataan PBB dan NJOP yang selama ini tidak tersentuh pajak. Selain itu, dinas juga telah melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan untuk mendapatkan jumlah wajib pajak, kemudian diterbitkan Surat Perintah Tagihan (SPT) PBB bagi masyarakat.

“Saya yakin aturan penghapusan PBB tidak akan diberlakukan pada tahun berjalan. Kalau jadi ditetapkan, mungkin tahun 2016 baru diberlakukan sehingga dinas menyiapkan SPT untuk kembali melakukan penagihan PBB dan NJOP kepada masyarakat,” pungkas Jefri. (nyongky)

Baca Juga :  Siapa PNS Penyusup dana DPRD? Ini buka Ahok

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button