Home / Populer / DPRD Minta Persoalan Tantiem Diselesaikan Dalam RUPS Tahun Ini

DPRD Minta Persoalan Tantiem Diselesaikan Dalam RUPS Tahun Ini

Bagikan Halaman ini

Share Button
dimu Suasana Rapat Dengar Pendapat Komis III DPRD NTT Dengan Direksi Bank NTT (foto : Jeje Taolin)

 

KUPANG,fokusnusatenggara.com-Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur-NTT meminta agar pihak Bank NTT segera meyikapi rekomendasi temuan LHP BPK RI Perwakilan NTT, soal pembagian dana Tantiem (hasil perhitungan laba yang diberikan kepada direksi), serta Jasa Produksi (Jaspro) tahun buku 2013 yang menimbulkan selisih sebesar Rp. 9.1 Milliar, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2014.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD NTT, Hugo R Kalembu, dalam acara dengar pendapat dengan Bank NTT kemarin. Menurutnya, pihak Bank NTT harus membawa keputusan yang dilakukan ini dalam RUPS tahun 2014, sebagaimana hasil rekomendasi BPK.

“Kami minta agar pihak Bank NTT bisa menyelesaikan polemik seputar pembagian Tantiem dan Jaspro yang jadi temuan BPK terdapat selisih Rp. 9,1 Milliar. Sebab rekomendasi BPK harus bisa diselesaikan dalam RUPS tahun ini. Jadi kami minta agar Bank NTT sikapi ini sehingga tidak menimbulkan polemik dan opini miring di publik,” jelasnya.

Selain persoalan Tantiem dan Jaspro, Komisi III dalam kesimpulan pertemuan kemarin juga meminta agar Bank NTT menyikapi juga soal temuan BPK RI Perwakilan NTT terkait persoalan kredit macet, penempatan dan promosi jabatan, penempatan dana pihak ketiga serta pengelolaan dana CSR.

Menanggapi hal ini Direktur Utama Bank NTT, Daniel Tagu Dedo, dalam penjelasannya mengatakan, persoalan pembagian dana Tantiem dan Jaspro yang menjadi temuan LHP BPK RI perwakilan NTT akan dibawa dalam forum RUPS tahunan yang dilaksanakan pada Mei 2015.

Pasalnya, kebijakan yang diambil berdasarkan keputusan RUPS beserta para pemegang saham. Selain itu menurutnya, dalam pemberian Tantiem dan Jaspro terdapat perbedaan pandangan soal penerapan aturan dan perudangan yang oleh pihak BPK dan Bank NTT.

Baca Juga :  Biasa Protes, Kini Ruhut Diprotes Jadi Ketua Komisi III DPR

“Kita akan bawa hal ini untuk dibicarakan dalam RUPS tahun ini. Kalau hasil RUPS menegaskan bahwa kelebihan tersebut harus dikembalikan kita akan kembalikan. Atau kalau keputusan RUPS katakan bahwa pajak dari pemberian Tantiem dan Jaspro harus dibayar oleh kami para direksi maka kami akan lakukan. Namun karena ini diputuskan dalam RUPS, maka sesuai rekomendasi BPK kita akan selesaikan juga dalam RUPS,” jelasnya.

 

Sumber: fokusnusatenggara.com

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button