kmpWakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon.

 

MORAL-POLITIK.COM- Ketua Koordinator Harian Koalisi Merah Putih Fadli Zon mengatakan, keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait perselisihan kepengurusan Partai Golkar dan PPP wajib dikritisi, khususnya oleh parlemen. Alasannya, kata dia, keputusan Menkumham adalah produk pemerintah.

“Keputusan Menkumham itu bukan urusan internal, itu produk pemerintah yang wajib dikritisi. Apalagi menyangkut lembaga penting, yaitu partai politik,” kata Fadli, di Gedung DPR, Senin (16/3/2015).

Melansir kompas.com, Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan, penyelesaian perselisihan kepengurusan Golkar belum final dan belum bisa direspons oleh Setjen DPR untuk melakukan perubahan posisi di Fraksi Golkar. Perubahan posisi pengurus fraksi, katanya, baru dapat dilakukan setelah terjadi islah, atau ada putusan hukum yang tetap.

Fadli melanjutkan, Presiden Joko Widodo harus mengambil sikap dan membuat pernyataan mengenai keputusan Menkumham yang mengakui kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta. Ia khawatir Menkumham mengambil keputusan dalam rangka menjalankan tugas politik dan tidak menjelaskan dasar pertimbangan pada Presiden.

“Ini sudah salah, kalau dilanjutkan akan ganggu pemerintahan Presiden Jokowi, karena ulah para pembantunya. Saya kira Presiden harus lugas, apakah ini dalam sepengetahuannya atau tidak,” ujar Fadli.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono, meminta partai lain tidak ikut mencampuri perselisihan yang terjadi di internal Golkar. Agung mengungkapkan, permasalahan Golkar telah diselesaikan melalui mekanisme internal.

“Yang menyatakan sah tidaknya bukan orang lain, itu kan tupoksinya Menteri Hukum dan HAM, itu ranah dia, bukan orang lain. Biarkan urusan internal kami yang selesaikan sendiri,” kata Agung, di Kantor DPP Partai Hanura, Jakarta, Jumat (13/3/2015).

Agung mengungkapkahal n itu sekaligus untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyatakan hanya mengakui pengurus Golkar hasil Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie. Pernyataan Prabowo itu disampaikan dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi swasta. (erny)