yasonaMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengumumkan keputusan terkait penetapan kepengurusan DPP Partai Golkar pasca-putusan Mahkamah Partai Golkar di Kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Selasa (10/3/2015). Kemenkum HAM akhirnya mengakui kepengurusan Partai Golkar hasil munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono.

 

MORAL-POLITIK.com – Menteri Hukum dan HAM menganggap hak angket yang diajukan anggota DPR terhadap dirinya merupakan serangan yang berlebihan. Menurut dia, hak angket merespons keputusannya mengesahkan kepengurusan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan tak tepat karena merupakan persoalan internal partai.

“Hak angket untuk saya itu overshoot. Terlampau tinggi tembakannya,” tulis Yasonna melalui pesan singkat, Kamis (26/3/2015).

Melansir kompas.com, menurut Yasonna, hak angket dapat diajukan jika berdampak luas bagi masyarakat. Ia mengatakan, konflik internal pada dua partai tersebut tidak mempengaruhi masyarakat luas.

“Jadi, saya kira perbedaan pendapat dan ketidakpuasan di antara dua kelompok pengurus parpol dalam menyikapi keputusan Menteri Hukum dan HAM adalah soal di internal partai saja,” kata Yasonna.

Yasonna mengatakan, kebijakan pengesahan kepengurusan partai dampaknya berbeda dengan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak ataupun menaikkan pajak. Menurut dia, pengajuan hak angket terhadapnya akan menggerus makna hak angket yang sebenarnya.

“Jika hak angket digunakan untuk hal-hal yang sebenarnya adalah soal kepentingan kepengurusan dan perbedaan pandangan dalam menafsirkan undang-undang, maka nanti kehebatan hak angketnya menjadi kehilangan makna. Hak angket menjadi sesuatu yang sepele,” katanya.

Hak angket digulirkan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie bersama fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Mereka menganggap Menkumham telah bertindak sewenang-wenang dengan mengesahkan Golkar kubu Agung Laksono.

KMP juga mempermasalahkan keputusan Menkumham yang sebelumnya mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy.

Yasonna menilai, pengesahan kepengurusan Agung sudah sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu, ia siap menghadapi proses hukum yang dilakukan oleh kubu Aburizal. (erny)