Home / Populer / JK: Hak Angket jika menyangkut Kepentingan Umum

JK: Hak Angket jika menyangkut Kepentingan Umum

Bagikan Halaman ini

Share Button
yosuaMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly berbincang bersama warga yang mengurus paspor saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Kamis (30/10/2014). Yasonna meminta para pegawai imigrasi memperbaiki kinerjanya dan mempercepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

 

MORAL-POLITIK.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai usulan hak angket di DPR terkait keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly soal dualisme Partai Golkar tidak perlu dilakukan. Menurut JK, hak angket dapat digunakan jika menyangkut kepentingan umum.

“Ya, angket itu kalau perkaranya menyangkut kepentingan umum yang besar. Tapi ini kan masalah surat saja, seorang menteri, itu tentu mestinya bukan bagian daripada angket,” kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (27/3/2015).

Melansir kompas.com, kendati demikian, Kalla mempersilahkan jika sebagian anggota DPR ingin menggunakan hak angket untuk menyikapi pengesahan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono.

“Tapi boleh saja dipertanyakan, silahkan saja,” tambahnya.

Yasonna sebelumnya menganggap hak angket yang diajukan anggota DPR terhadap dirinya merupakan serangan yang berlebihan. Alasannya, hal yang dipermasalahkan merupakan persoalan internal partai.

Hak angket digulirkan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie bersama fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. KMP menganggap Menkumham telah bertindak sewenang-wenang dengan mengesahkan Golkar kubu Agung Laksono.

KMP juga mempermasalahkan keputusan Menkumham yang sebelumnya mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy. (erny)

Baca Juga :  Lanjutkan Program SBY, Prabowo didukung Marzuki Alie

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button