Home / Populer / Jonas Salean: BPKP Dampingi BLUD Puskesmas

Jonas Salean: BPKP Dampingi BLUD Puskesmas

Bagikan Halaman ini

Share Button
SONY DSCWali Kota Kupang Jonas Salean.

 

MORAL-POLITIK.COM- Sebanyak sepuluh puskesmas reformasi yang ada di Kota Kupang sedang dipersiapkan untuk menjadi badan layanan umum daerah (BLUD). Untuk itu, Pemerintah Kota Kupang menjalin kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT, AIPMNH untuk mendampingi puskesmas yang ada untuk nantinya ditetapkan menjadi BLUD.

Wali Kota Kupang Jonas Salean pada pembukaan kegiatan pendampingan BLUD Puskesmas di ruang Garuda, Balai Kota Kupang, Selasa (17/3/2015) mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus dimulai dari tertib administrasi, pelayanan, dan perubahan mental para petugas medis. Semua itu harus dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Kupang dalam bidang kesehatan.

Dikatakan Salean, Kota Kupang sudah melaksanakan puskesmas reformasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat di puskesmas. “Saat ini keluhan masyarakat mulai berkurang. Walau masih ada masalah yang diadukan tapi hanya satu-dua yang mengeluh saat datang di puskesmas perawat dan dokter tidak ada, tapi tak sebanyak dulu,” katanya.

Ia menyampaikan terima kasih kepada para kepala puskesmas yang telah membawa perubahan sehingga pelayanan puskesmas lebih baik, dan hasilnya sangat memuaskan.

Dengan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS, ada dana kapitasi yang cukup besar untuk puskesmas. Tetapi, dana itu hendaknya dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga tak menjadi objek temuan dan masalah dalam pertanggungjawaban nantinya.

Kehadiran BLUD, tambahnya, merupakan modal tanggung jawab kepada masyarakat. Walau sederhana tetapi dampaknya sangat luas. Dengan mengelola sendiri anggaran, maka perlu transparansi pengelolaan di dalam puskesmas. “Harapkan mulai tahun ini bersama BPKP berani mulai,” katanya.

Apalagi, warga Kota Kupang saat ini cukup pandai, dan membutuhkan pelayanan prima. Dengan demikian, pelayanan prima harus diberikan, dan untuk itu, hak-hak keuangan puskesmas harus diberikan utuh tanpa potongan. “Jangan potong-potong apa yang menjadi hak puskesmas,” tandasnya.

Baca Juga :  Ahok dijerat Polisi dengan UU ITE

Kepala BPKP Perwakilan NTT Suep Cahyadi mengatakan, BLUD puskesmas di sepuluh puskesmas di Kota Kupang merupakan yang pertama di NTT jika nanti jadi diterapkan.

Diakuinya, jika Pemkot mampu meningkatkan BLUD puskesmas di sepuluh puskesmas maka menjadi rekor untuk Indonesia. Peningkatan status BLUD di Kota Kupang dapat menjadi contoh.

Pelayanan kesehatan, pungkas dia, menjadi halaman depan pelayanan pemerintah, sehingga menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai program wajib pemerintah. (nyongky)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button