Home / Populer / Karena Frustrasi pada Kinerja DPRD, Ahok boleh marah-marah?

Karena Frustrasi pada Kinerja DPRD, Ahok boleh marah-marah?

Bagikan Halaman ini

Share Button
ahokGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Rabu (25/3/2015).

 

 

MORAL-POLIITIK.com – Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, memahami “bahasa toilet” yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena dipicu rasa frustrasi pada kinerja DPRD DKI dalam penyusunan anggaran.

Menurut Hamdi, publik juga sangat memahami posisi Ahok dan DPRD seharusnya tidak perlu mengupayakan pemakzulan hanya karena persoalan etika. “Ahok itu marah karena dia frustrasi tidak ada niat dari DPRD untuk memikirkan kepentingan publik,” kata Hamdi, saat dihubungi, Minggu (29/3/2015).

Melansir kompas.com, Hamdi menuturkan, sebagai seorang pemimpin, Ahok memang seharusnya bisa menjaga etika dan etiket. Namun, dalam permasalahan ini, ia menganggap Ahok dihadapkan pada pilihan sulit dan harus memilih salah satu, antara etika dan etiket.

Menurut Hamdi, etika dan etiket adalah dua hal yang berbeda. Etika lebih memuat substansi tentang pertimbangan moral, baik dan salah, melakukan sebuah tindakan dengan niat untuk kebenaran. Sementara itu, etiket lebih kepada tata krama, sopan santun, cara bertutur, dan cara bersikap.

“Semua juga tahu Ahok berbicara ‘bahasa toilet’ dan itu salah. Tetapi, dia harus memilih etika atau etiket. Kita harus pahami, Ahok ini sedang dikeroyok dan akhirnya dia mengorbankan diri,” ucapnya.

Proses penyelidikan tim angket DPRD DKI terhadap Ahok semakin mendekati babak akhir. Tim angket telah meminta pertimbangan pakar komunikasi politik, pakar hukum tata negara, dan pihak lain sebagai saksi ahli terkait dengan penyelidikan.

Pemanggilan para saksi ahli akan menutup proses angket yang telah berjalan sejak awal Maret. Nantinya, keterangan dari para pakar akan melengkapi para saksi yang telah dipanggil. Setelah itu, hasil angket akan diserahkan ke pimpinan DPRD untuk kemudian diparipurnakan yang kemungkinan besar akan dilangsungkan pada Rabu (1/4/2015) pekan depan. (erny)

Baca Juga :  Komnas HAM : Gubernur NTT Langgar HAM

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button