foto: nyongki/moral-politik.com

 

 

MORAL-POLITIK.COM – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) NTT di ruang rapat DPRD NTT.

Rapat ini bertujuan untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah daerah.

Melansir siaran pers Biro Humas Setda NTT, Gubernur Frans Lebu Raya mengesahkan pembukaan rapat paripurna ditandai dengan penyerahan LKPJ kepada Ketua DPRD NTT pada Selasa,(24/3/2015) di Kota Kupang.

LKPJ secara keseluruhan belum diaudit oleh karena itu dengan penyerahan LKPJ ini sekaligus Ketua DPRD membuka secara resmi rapat paripurna. Pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Frans Lebu Raya mengatakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui program/kegiatan di tahun 2014 menunjukkan trend yang positif dengan adanya peningkatan pencapaian kinerja dibanding tahun sebelumnya. Ini semua, tambahnya, bisa terjadi berkat hubungan kemitraan antara Pemerintah dan Dewan yang sangat baik dan harmonis.

Saya berharap semoga hasil rapat ini dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi NTT,” pungkas Frans Lebu Raya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD NTT Anwar Puah Geno mengatakan, 45 anggota dewan dari jumlah keseluruan sebanyak 65 orang akan melakukan rapat internal pada pukul 11.00.

Hadir juga pada rapat itu Wakil Gubernur Benny Litelnony, Sekda NTT, Frans Salem, 45 anggota dewan dan pejabat pemerintah provinsi NTT.

 

 

Penulis: nyongky