ahokAhok hadiri pameran robot. ©2013 Merdeka.com

MORAL-POLITIK.COM- Dalam rapat pembahasan awal, dana untuk penyertaan modal pemerintah (PMP) menjadi perhatian DPRD. Ketua Banggar DKI Jakarta , Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, PMP yang terdapat dalam RAPBD DKI Jakarta 2015 tidak sesuai rencana karena ada modal yang diberikan tidak sama dengan pembahasan terdahulu.

“Setelah kami baca anggaran APBD yang diserahkan Kemendagri kepada kami sebagai tembusan DPRD. Ini ada beberapa contoh permasalahan yang dibilang siluman,” ujarnya dalam Rapat Banggar.

Melansir merdeka.com, dia mengungkapkan, ada lima perusahaan mendadak mendapatkan PMP. Perusahaan tersebut masuk dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

Pertama adalah PD Dharma Jaya dianggarkan menerima Rp 51,7 miliar. Padahal, tidak pernah dibahas pada saat Rapat Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Ini kita enggak kasih anggaran dan dia juga tidak minta kepada kita,” tegasnya.

Kedua, PT Ratax Armada yang mendapatkan anggaran Rp 5,5 miliar. Prasetyo menyatakan anggaran itu tidak disetujui oleh DPRD. Kemudian, ada anggaran untuk PT Cemani Toka yang nilainya Rp 112,9 miliar.

“Ini juga enggak ada pembahasan pada saat kita Rapat Banggar dengan TAPD, tapi di sini timbul,” terang politisi PDI Perjuangan ini.

Prasetyo melanjutkan, PT Grahasahari Surya Jaya juga mendapatkan bantuan modal pemerintah sebesar Rp 48,8 miliar. Lalu ada juga PT RS Haji Jakarta mendapatkan suntikan sebesar Rp 100,3 miliar.

“Kalau melihat PT ini kayak PT restoran padang nih. Saya enggak tahu juga di sini keluar senilai Rp 48,8 miliar. Di APBD saudara gubernur ini ada senilai Rp 100,3 miliar,” katanya.

Prasetyo meminta Banggar menanyakan soal anggaran siluman itu pada saat rapat dengan TAPD. Sebab dia menduga Ahok tengah dikerjain oleh anak buahnya sendiri.

“Ini yang mau saya ingatkan kepada sahabat saya, saudara Ahok ditipu oleh anak buahnya. Saya enggak ngerti, atau bisa juga sebaliknya, saya enggak ngerti, tapi yang pasti ini mau saya ingatkan,” ungkap Ketua DPRD DKI Jakarta.

Namun dia tak menjelaskan apakah temuan itu termasuk dalam anggaran siluman Rp 12,1 triliun. Tapi selama ini, menurut Ahok, anggaraan siluman itu justru datang dari DPRD.

Prasetyo melanjutkan, PT Grahasahari Surya Jaya juga mendapatkan bantuan modal pemerintah sebesar Rp 48,8 miliar. Lalu ada juga PT RS Haji Jakarta mendapatkan suntikan sebesar Rp 100,3 miliar.

“Kalau melihat PT ini kayak PT restoran padang nih. Saya enggak tahu juga di sini keluar senilai Rp 48,8 miliar. Di APBD saudara gubernur ini ada senilai Rp 100,3 miliar,” katanya.

Prasetyo meminta Banggar menanyakan soal anggaran siluman itu pada saat rapat dengan TAPD. Sebab dia menduga Ahok tengah dikerjain oleh anak buahnya sendiri.

“Ini yang mau saya ingatkan kepada sahabat saya, saudara Ahok ditipu oleh anak buahnya. Saya enggak ngerti, atau bisa juga sebaliknya, saya enggak ngerti, tapi yang pasti ini mau saya ingatkan,” ungkap Ketua DPRD DKI Jakarta.

Namun dia tak menjelaskan apakah temuan itu termasuk dalam anggaran siluman Rp 12,1 triliun. Tapi selama ini, menurut Ahok, anggaraan siluman itu justru datang dari DPRD. (erny)