fahriWakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (kiri) memimpin rapat paripurna DPR RI yang membahas revisi UU No 17/2014 tentang UU MD3, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2014). Menkumham Yasonna Laoly menghadiri rapat paripurna tersebut padahal sebelumnya Presiden Joko Widodo sempat melarang para menterinya untuk menghadiri rapat dengan DPR sampai proses perdamaian anatara koalisi di parlemen terwujud.

 

 

MORAL-POLITIK.COM- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan bahwa perombakan struktur pengurus Fraksi Partai Golkar di DPR belum bisa dilakukan oleh kubu Agung Laksono yang dihasilkan oleh Munas Jakarta. Menurut Fahri, perombakan hanya bisa dilakukan oleh pengurus yang sah dan tercatat dalam Sekretariat Jenderal DPR RI.

“Tidak bisa (perombakan) karena proses masih berjalan. Kesetjenan DPR tidak bisa memproses,” kata Fahri, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/3/2015).

Melansir kompas.com, Fahri mengusulkan agar perselisihan Golkar ditindaklanjuti dengan penggunaan hak angket oleh anggota DPR. Hal itu dianggap Fahri akan memperjelas keputusan Menkumham Yasonna H Laoly yang mengakui kepengurusan Agung Laksono.

Politisi PKS itu memandang perlu dibuktikan bahwa keputusan Menkumham tersebut merupakan keputusan hukum dan bukan keputusan politik.

“Kepengurusan harus memenuhi syarat administrasi yang sah, mengikat, memiliki kekuatan hukum, dan dicatat oleh Setjen DPR. Saya mengusulkan dilakukan penyelidikan (melalui angket) supaya lebih clear,” ucapnya.

Kubu Agung Laksono akan segera merombak struktur kepengurusan fraksi di DPR dan alat kelengkapan Dewan lainnya. Perombakan dilakukan setelah kepengurusan Agung diakui oleh Menkumham.

Menkumham sebelumnya meminta agar kubu Agung menyerahkan susunan pengurus DPP Golkar yang baru untuk disahkan. Menkumham juga meminta kubu Agung mengakomodasi kubu Aburizal Bakrie dalam menyusun kepengurusan. Menurut Menkumham, kepengurusan yang disusun Agung itu hanya berlaku hingga 2016.

Namun, kubu Aburizal masih melawan keputusan pemerintah ini. Mereka mengajukan gugatan putusan Menkumham ke pengadilan. Kubu Aburizal juga sudah melaporkan kubu Agung ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pemalsuan dokumen. (erny)